PDIP Minta Presiden Prabowo Copot Kapolda yang tersebut Tidak Netral pada Pemilihan Kepala Daerah 2024
Jakarta – Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP Ronny Talapessy mendesak Presiden Prabowo Subianto mencopot kepala kepolisian wilayah (Kapolda) yang tersebut bersikap tiada netral pada pemilihan kepala daerah 2024. Dia menyatakan berdasarkan temuan PDIP, ada indikasi Kapolda yang mana terlibat cawe-cawe pada pemilihan kepala daerah di dalam beberapa orang daerah.
“Pak Prabowo harus mengevaluasi atau bahkan mencopot para Kapolda yang mana tidaklah netral lalu mengarahkan dukungan untuk salah satu calon,” kata Ronny pada sebuah diskusi dalam Resto Muse Makassar, Ibukota Indonesia Selatan, Rabu, 6 November 2024.
Ronny mengumumkan indikasi keterlibatan aparat kepolisan yang dimaksud terjadi di area Jawa Tengah. Padahal, ujar dia, Prabowo sebelumnya berjanji agar aparat kepolisian tiada berpihak pada Pilkada.
“Kami menemukan aparat kepolisian dikerahkan untuk meraih kemenangan salah satu calon, tiada hanya sekali polisi, tapi juga pengerahan kepala desa,” kata Ronny. Pola serupa, ujar dia, juga terjadi pada Sumatera Utara, Banten, Jawa Timur, Sulawesi Utara lalu Papua.
Ronny mengungkapkan Prabowo harus menunaikan komitmennya yang digunakan melarang Aparatur Sipil Negara (ASN) berpihak terhadap salah satu calon. Dia juga memohon agar Prabowo bukan terlibat memperburuk kualitas demokrasi yang mana ditinggalkan presiden sebelumnya.
“Proses demokrasi elektoral yang digunakan rusak pasca Pilpres 2024 harusnya tidak ada diulangi, tapi faktanya anggota kepolisian sejumlah bukan tunduk terhadap instruksi presiden,” ujarnya.
Berdasarkan pemantauan yang dimaksud diadakan PDIP di area Jawa Tengah, lanjut Ronny, terdapat 386 persoalan hukum dugaan pelanggaran netralitas ASN yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pilkada. Sebagian besar pelanggaran itu dilaksanakan oleh aparat kepolisian lalu kepala desa.
Dia menuturkan, temuan yang disebutkan sudah dilaporkan terhadap Badan Pengawas pemilihan raya (Bawaslu) Jawa Tengah kemudian Badan Kepegawaian Negara (BKN). “Tapi hingga pada waktu ini aduan yang disebutkan belum juga diproses,” ujarnya.
Perhelatan pemilihan kepala daerah Jawa Tengah disertai dua pasangan calon. PDI Perjuangan mendaftarkan pasangan Andika Perkasa-Hendrar Prihadi. Pasangan calon kedua adalah Ahmad Luthfi-Taj Yasin Maimoen, yang digunakan disokong Koalisi Indonesia Maju atau KIM Plus.
Ronny mengatakan, pola pengerahan dukungan aparat kepolisian dalam beberapa tempat di tempat Jawa Tengah mempunyai kesamaan, yakni intervensi terhadap kepala desa. “Kami mengawasi ini ada sistem komando mulai dari tingkatan kepolisian tempat atau polda hingga terhadap perangkat desa,” ujarnya.
Selain diduga mengerahkan polisi lalu kepala desa, ada pula pola pemakaian jabatan oleh pejabat sementara yang dimaksud pada masa kini mengawasi di dalam daerah-daerah. Dugaan keterlibatan pejabat kepala wilayah berpotensi terjadi di bentuk kebijakan bantuan sosial.
“Setelah kami selidiki, entah secara kebetulan atau tidak, ternyata pada November menjauhi hari pemilihan nanti, akan ada inisiatif bansos yang akan disalurkan,” katanya.
Ketua Bawaslu Jawa Tengah Muhammad Amin menyatakan akan memproses setiap aduan yang dimaksud diteriam sesuai bukti yang mana ada. Sehingga tak semua dugaan pelanggaran netralitas sanggup ditindak.
Dia mengungkapkan baru ada 55 persoalan hukum pelanggaran netralitas yang digunakan ditangani Jawa Tengah. “Sejauh ini memang sebenarnya penanganan dugaan pelanggaran netralitas sudah ada kami proses sesuai prosedur,” kata Amin ketika dihubungi, Kamis, 7 November 2024.
Dihubungi sejak Rabu malam, Kepala Lingkup Humas Kepolisian Jawa Tengah Komisaris Besar Polisi Artanto kemudian belum merespons permintaan konfirmasi. Keduanya juga tiada membalas daftar pertanyaan hingga berita ini ditulis.
