BAKU – Inovasi pendanaan aksi iklim harus diiringi dengan pengawasan yang dimaksud berintegritas. Hal itu untuk melakukan konfirmasi pendanaan benar-benar sampai di area tingkat tapak kemudian dimanfaatkan dengan tujuan untuk pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK).
Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Fathan Subchi mengungkapkan, salah satu pembaharuan pendanaan aksi iklim adalah transaksi fiskal berbasis ekologi, seperti dilaksanakan pemerintahan Indonesia.
Berdasarkan kebijakan yang disebutkan pemerintah pusat memperkuat pendanaan aksi iklim dalam tingkat sub-nasional atau pemda lewat Dana Alokasi Umum (DAU). Kebijakan ini dengan keberadaan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara pemerintahan Pusat dan juga eksekutif Daerah (HKPD).
“UU itu menjadikan tutupan hutan sebagai indikator yang menyebabkan pemerintah provinsi, kabupaten/kota mendapatkan kesempatan menerima pendanaan berdasarkan luas tutupan hutannya dengan dengan indikator penting lainnya,” kata Fathan ketika menyampaikan pidato kunci pada diskusi panel bertajuk Climate Breakthroughs for Finance Forest, and Waste di area Paviliun Indonesia pada Kongres Perubahan Iklim COP29 UNFCCC pada Baku, Azerbaijan, Selasa (19/11/2024).
Fathan menyatakan perubahan pendanaan yang dimaksud memperlihatkan komitmen Indonesia untuk melakukan konstruksi berkelanjutan pada seluruh wilayahnya. Sekaligus melindungi hutan lalu ekosistem.
“Pemerintah tempat yang tersebut mempunyai tutupan hutan akan mengamati keuntungan dengan melindungi area yang disebutkan secara khusus dengan dukungan pemindahan fiskal,” ujarnya.
Dia menjelaskan Indonesia pada 2023 sudah memobilisasi sekitar USD1 miliar (sekitar Rp15 triliun) dengan mekanisme pengiriman fiskal melalui indikator tutupan hutan. Terkait hal itu beliau meyakinkan BPK berperan mengawasi dan juga menegaskan akuntabilitas dari penyelenggaraan dana tersebut.
Pihaknya juga menghasilkan rekomendasi untuk kementerian/lembaga terkait untuk memproduksi standar yang jelas evaluasi terkait deforestasi. Hal ini sebagai bagian dari rencana aksi iklim juga menyelaraskan target penurunan deforestasi dalam tingkat nasional sub-nasional.
Anggota Komisi XII DPR Ratna Juwita Sari mengungkapkan sumber pendanaan iklim yang digunakan dapat dilirik salah satunya adalah bursa karbon sukarela. “Indonesia berpotensi mendapat kontribusi dari bursa karbon hingga USD10 miliar per tahun,” katanya.
Ratna mengungkapkan, selain dari sektor kehutanan lalu pengaplikasian lahan lainnya, sektor sampah dan juga energi juga potensial untuk mendapat dukungan pendanaan dari lingkungan ekonomi karbon sukarela. “Potensi pendanaan iklim dari bursa karbon untuk sektor sampah dan juga energi dapat mencapai 3,5-6 miliar dolar per tahun yang tersebut dapat dimanfaatkan untuk pengaktifan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan serta membantu Indonesia pertumbuhan rendah karbon,” ujarnya.
Direktur PT Astra Otoparts Ronny Kusgianta menjelaskan, pihaknya berikrar untuk beroperasi secara berkelanjutan. Salah satu langkah yang mana dilaksanakan adalah dengan menerapkan pengelolaan sampah kemudian limbah. “Kami menerapkan circular economy di pengelolaan sampah serta limbah,” katanya.
