JAKARTA – Efisiensi anggaran yang tersebut sedang digalalakkan pemerintah hingga Rp306 triliun berpotensi menghambat target perkembangan perekonomian 8%. pemerintahan perlu memperhatikan sektor manufaktur, investasi, produktivitas tenaga kerja juga stabilitas politik.
“Tata kelola pemerintahan juga harus berjalan dengan baik untuk mengupayakan perkembangan dunia usaha 8%,” ujar Sekretaris Jenderal Pimpinan Pusat (PP) Hima Persis, Hafidh Fadhlurrohman, pada acara diskusi bertajuk “Pertumbuhan Sektor Bisnis 8%: Utopis atau Realistis?”, yang tersebut dilakukan Jaringan Cendekiawan Muda, Rabu (12/2/2025).
Direktur Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Mohammad Faisal berpendapat, peningkatan sektor ekonomi mencapai 8% masih memungkinkan dengan aturan adanya terobosan juga akselerasi yang mana signifikan. Untuk mencapai bilangan tersebut, pemerintah perlu meningkatkan kualitas SDM, kesiapan infrastruktur lalu optimlaisasi pengelolaan inisiatif prioritas. Tak belaka itu, pembengkakan kabinet dapat menjadi faktor yang digunakan perlu diperhatikan.
“Efisiensi memang sebenarnya diperlukan untuk meminimalisir kemungkinan mark-up anggaran. Namun perlu kehati-hatian di penerapannya agar tidak ada menghambat kinerja pemerintah,” katanya.
Pada kesempatan yang digunakan sama, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Esther Sri Astuti mengatakan, tiada ada negara yang digunakan dapat mencapai status negara progresif apabila masih terjebak di Middle-Income Trap (MBG).
“Belanja pemerintah perlu dikelola dengan cermat agar tak menciptakan kerentanan terhadap peningkatan dunia usaha di area masa depan,” ujar Esther.
Menyikapi pandangan tersebut, Deputi Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO), M. Isra Ramli menegaskan, penambahan jumlah keseluruhan kementerian di kabinet tiada serta-merta menyebabkan pemborosan. Saat ini terdapat 48 kementerian dari sebelumnya 34. Namun, hal ini tidak ada lantas menjadi beban anggaran. Pasalnya, efisiensi yang dimaksud dilaksanakan justru bertujuan untuk menghapus program-program yang tidak ada memberikan khasiat secara langsung bagi rakyat.
“Penghematan anggaran justru sangat diperlukan mengingat adanya anomali pada realisasi anggaran dalam beberapa kementerian,” ujarnya.
Isra menegaskan, efisiensi yang diadakan pemerintah ini dapat berdampak pada pengusaha perusahaan yang selama ini mendapatkan proyek dari kementerian yang mana tak berjalan secara efektif. Perdebatan mengenai efisiensi anggaran juga strategi pertumbuhan dunia usaha ini menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah harus diadakan dengan keseimbangan yang tepat.
“Di satu sisi, efisiensi menjadi langkah penting untuk menjaga kredibilitas fiskal. Namun, di area sisi lain, pemerintah juga harus melakukan konfirmasi bahwa pemangkasan anggaran tak menghambat kegiatan strategis yang dapat memacu perkembangan ekonomi berkelanjutan,” ucapnya.
