JAKARTA – otoritas Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah kembali menjadi provinsi informatif, serta mendapat penghargaan Keterbukaan Pengetahuan Publik 2024. Pemprov Jawa Tengah telah dilakukan menerima penghargaan yang diberikan oleh Komisi Berita tersebut, tujuh kali berturut-turut.
Penghargaan yang tersebut ketujuh itu diserahkan Ketua Penyelesaikan Sengketa Data Komisi Berita Syawaludin, untuk Plt Kepala Dinas Kominfo juga Informatika (Diskominfo) Jawa Tengah, Dadang Somantri, dalam Movenpick Hotel Ibukota Indonesia City Centre, Selasa (17/12/2024) malam.
“Ini adalah bentuk penghargaan untuk pengelolaan tentang informasi,” ujar Dadang, ketika ditemui di tempat kantornya, Rabu (18/12/2024).
Menurutnya, penghargaan itu diraih melawan kerja keras Pemprov Jawa Tengah di memberikan kemudahan informasi untuk masyarakat. Artinya dari aspek manajemen juga kemudahan akses warga terhadap informasi yang dibutuhkan, di tempat Jawa Tengah telah sedemikian mudah.
“Salah satunya dapat dengan segera datang ke PPID di dalam semua OPD. Hal itu didukung dengan sinergitas PPID satu dengan PPID yang mana lainnya, dibangun dengan baik. Dengan keterbukaan informasi masyarakat ini sebagai bukti, bahwa negara ini hadir untuk memenuhi permintaan informasi,” tuturnya.
Dadang membeberkan, kunci keberhasilan yang disebutkan diadakan dengan meyakinkan semua stakeholder, bahwa keterbukaan informasi merupakan kebutuhan. Selain itu, melalui kebersamaan, kesatuan pemahaman pentingnya nilai informasi dan juga data yang dimaksud harus disampaikan untuk masyarakat.
“Artinya, semua OPD di dalam Provinsi Jawa Tengah sudah ada satu pemahaman. Yakni melayani penduduk dengan baik, sehingga mereka dapat terpenuhi kebutuhannya (informasi),” ujarnya.
Dari capaian itu, kata Dadang, Pemprov Jawa Tengah terus berupaya melalukan perbaikan-perbaikan berhadapan dengan kendala yang mana dihadapi, sekaligus lebih banyak inovatif pada memberikan informasi.
“Kendalanya, sebenarnya bukan terlalu banyak, tambahan ke administratif. Ke depan, kita terus melakukan pembimbingan serta pendampingan untuk seluruh PPID pada tiap OPD, untuk bisa jadi memenuhi standar keterbukaan informasi,” katanya.
Dia berharap Pemprov Jawa Tengah mampu memperkuat, meningkatkan, juga beradaptasi dengan perkembangan.
“Karena tuntutan penduduk semakin ke di sini semakin luar biasa. Semakin melekat informasi. Nah, kita sebagai lembaga pemerintah harus mampu memberikan informasi yang dimaksud akurat. Akurat ini pada arti bahwa tingkat kebenarannya harus 100% benar,” ujar Dadang.
