JAKARTA – Upaya Kementerian Aspek Kesehatan (Kemenkes) pada menerapkan penyeragaman kemasan rokok tanpa merek melalui Rancangan Peraturan Menteri Kesejahteraan (Permenkes) menuai berbagai kritik kemudian penolakan. Regulasi turunan dari Peraturan otoritas Nomor 28 Tahun 2024 (PP 28/2024) yang disebutkan ditentang lantaran berisiko merugikan konsumen dan juga produsen.
Praktisi Pemasaran sekaligus Managing Partner Inventure, Yuswohady menilai, wacana kebijakan penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek akan menghilangkan diferensiasi yang selama ini dibangun oleh produsen pada bidang tembakau.
Menurutnya, diferensiasi yang mana tercipta melalui merek, logo, serta identitas visual lainnya adalah bagian dari pembangunan ekonomi yang mana telah lama dilaksanakan oleh produsen selama puluhan hingga banyak tahun untuk mendirikan kekuatan serta reputasi merek mereka.
“Tujuan merek adalah diferensiasi. Tanpa merek, konsumen akan kesulitan membedakan kualitas item yang mana satu dengan yang lainnya,” ujar Yuswohady, diambil pada Selasa (12/11/2024).
Bagi konsumen, hilangnya identitas merek pada kemasan rokok bisa jadi mengempiskan hak mereka untuk mendapatkan informasi yang jelas mengenai kualitas serta reputasi produk. Dengan kemasan tanpa identitas merek, konsumen tidaklah akan tahu merek mana yang digunakan sudah terbukti memberikan kualitas yang mana tinggi serta mana yang mana belaka merupakan produk-produk abal-abal atau ilegal.
“Kebijakan ini berisiko mengarahkan konsumen pada kebingungan pada pasar. Di mana barang hemat dan juga berisiko tinggi kemungkinan besar lebih lanjut mudah diterima lantaran bukan ada pembeda yang dimaksud jelas,” tuturnya.
Selain itu, dari sudut pandang produsen, kebijakan ini bisa jadi merugikan secara finansial. Penanaman Modal yang dimaksud telah lama digelontorkan untuk memulai pembangunan merek serta reputasi dapat hangus di sekejap. Yuswohady menegaskan bahwa kekuatan sebuah merek biasanya terletak pada nilai atau value yang mana dibawanya. “Ketika identitas merek dihilangkan, nilai yang disebutkan juga hilang,” terangnya.
Yuswohady menekankan bahwa dampak penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek juga dapat meluas pada sektor perekonomian, teristimewa bagi penjual kecil yang mana bergantung pada pemasaran rokok. Pada sisi ekonomi, kebijakan penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek berisiko memunculkan brand-brand palsu atau ekonomis yang mana tidaklah terkontrol kualitasnya.
Pedagang kecil yang dimaksud biasa memasarkan rokok dengan merek terkenal kemungkinan akan mengalami penurunan omzet, akibat konsumen kemungkinan besar lebih besar memilih hasil terjangkau tanpa merek yang dimaksud beredar di tempat bursa gelap. Menghadapi situasi ini, Yuswohady menyarankan agar pemerintah dapat menimbang kembali kebijakan yang akan disahkan dan juga mengkaji lebih banyak pada dampak yang digunakan akan ditimbulkan. Dia menilai dampak ekonomi lalu sosial yang digunakan ditimbulkan dari rencana penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek juga harus dipertimbangkan. “Pengaturan ini perlu diimbangi agar tak merugikan berbagai pihak,” pungkasnya.
