LONDON – India secara resmi melarang PNS menggunakan alat kecerdasan buatan (AI) seperti Asisten Percakapan GPT dan juga DeepSeek pada waktu berkerja. Langkah ini diambil untuk melindungi data sensitif pemerintah dari peluang kebocoran atau penyalahgunaan.
Keputusan ini mencerminkan kegelisahan global terhadap keamanan data di penyelenggaraan AI. Tidak hanya sekali India, beberapa negara lain seperti Australia juga Italia juga telah lama memberlakukan pembatasan terhadap DeepSeek sebab ketidakjelasan pada cara jaringan yang dimaksud mengatur data pengguna.
Dalam surat edaran yang dikonfirmasi oleh tiga pejabat kementerian keuangan India, pemerintah menegaskan bahwa pengaplikasian alat Teknologi AI di dalam komputer juga perangkat kantor dapat membahayakan kerahasiaan dokumen.
“Telah ditetapkan bahwa perangkat Kecerdasan Buatan lalu aplikasi mobile Kecerdasan Buatan (seperti ChatGPT, DeepSeek, lalu lainnya) di area komputer dan juga perangkat kantor memunculkan risiko terhadap kerahasiaan data juga dokumen pemerintah,” ujar penasihat Kementerian Keuangan India, disitir dari Reuters.
Larangan ini tampaknya belaka berlaku untuk perangkat yang digunakan di pekerjaan resmi di dalam kementerian. Namun, belum ada kejelasan apakah aturan mirip akan diterapkan di area kementerian lainnya.
Menariknya, kebijakan ini muncul di dalam sedang kunjungan pimpinan OpenAI, Sam Altman, ke India. Hal ini semakin menyoroti dinamika global pada regulasi AI, di area mana pemerintah berupaya menyeimbangkan kegunaan teknologi dengan keamanan data.
Bagaimana kebijakan ini akan berdampak pada adopsi Kecerdasan Buatan pada sektor pemerintahan India masih menjadi pertanyaan besar. Namun, langkah ini menunjukkan bahwa pengamanan data tetap saja menjadi prioritas utama bagi pemerintah pada era digital ini.
