JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto perlu juga bersih-bersih institusi Kejaksaan Agung (Kejagung) dari jaksa tiada profesional. Direktur Rumah Politik Indonesia Fernando Emas berharap Prabowo turun tangan terkait ketidakprofesionalan jaksa di menangani perkara dugaan korupsi kemudian melelang aset sitaan.
“Lakukan bersih-bersih juga reposisi terhadap para petinggi yang dimaksud ada di tempat lingkungan Kejaksaan Agung,” ujar Fernando, Hari Jumat (14/2/2025).
“Saatnya Prabowo melakukan bersih-bersih di dalam semua lembaga negara teristimewa Aparat Penegak Hukum (APH) agar sukses di menjalankan program-program pemerintahannya,” tambahnya.
Indikasi diperlukan bersih-bersih di area Kejagung dipicu oknum jaksa yang diduga menutupi sumber dana suap senilai Rp920 miliar di dakwaan mantan Kepala Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung (MA) Zarof Ricar.
Pada persidangan di tempat Pengadilan Tipikor Ibukota Pusat, Hari Senin (10/2/2025), JPU hanya saja menyoroti penerimaan gratifikasi tanpa menjelaskan sumber dana yang dimaksud yang dimaksud memicu kejanggalan pada penanganan tindakan hukum tersebut.
“Sungguh aneh kalau penegak hukum berupaya menutupi praktik kejahatan yang dimaksud sedang ditangani termasuk dugaan permainan pada melepas aset sitaan oleh sebab itu dinilai jarak jauh dari nilai seharusnya,” kata Fernando.
“Komisi Kejaksaan harus bertindak terkait adanya dugaan pelanggaran tersebut,” sambungnya.
Dia kembali berpesan agar upaya memasukkan asas dominus litis di RKUHAP ditolak dikarenakan akan memperburuk penyidikan yang tersebut selama ini kewenangannya ada di tempat Polri.
