SOLO – Nama Presiden Ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) kerap dibawa-bawa pada persoalan hukum pagar laut di dalam perairan Tangerang. Banyak pihak menyatakan pagar laut terpasang di dalam era kepemimpinan Jokowi.
Menurut Jokowi, yang dimaksud penting adalah proses legalnya atau prosedur legalnya dilalui betul atau tak untuk Sertifikat Hak Milik (SHM) atau HGB di area kementerian.
“Proses dilalui dengan baik atau tidak. Tak hanya saja di dalam Tangerang, Bekasi, Sidoarjo, yang mana paling penting cek,” ujar Jokowi pada Solo, hari terakhir pekan (24/1/2025).
Menteri Kelautan kemudian Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengakui kerap mendapat pertanyaan masalah siapa sosok pemilik pagar laut sepanjang lebih tinggi dari 30 km di area perairan Tangerang. Kepolisian ketika ini masih melakukan penyidikan berhadapan dengan keberadaan pagar laut tersebut.
Pihaknya telah lama mengantongi sosok yang dimaksud mendalangi pagar laut. Hanya, beliau tak mengungkapkannya lantaran masih perlu klarifikasi.
“Ya, memang benar tuntutan dari penduduk inginnya hari ini diusut, disegel, besok juga secara langsung ketahuan, tapi tak mudah juga akibat kami mendapat beberapa petunjuk,” kata Trenggono di rapat kerja dengan Komisi IV DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (23/1/2025).
“Tapi tentu kan juga harus dipanggil, ditanya, apakah yang tersebut bersangkutan betul melakukan itu serta seterusnya,” sambungnya.
Menurut dia, permintaan keterangan itu menjadi bagian penting, apalagi KKP mempunyai keterbatasan di pengawasan ruang laut.
Baca Juga: SCOPE: Pagar Bambu dalam Perairan Tangerang yang digunakan Bikin Gaduh
