Sharing Session UMKM Bersama SINDOnews, BKPM Siapkan Aturan Kemitraan Usaha Besar juga Pelaku Mikro
JAKARTA – Direktur Pemberdayaan Usaha Kementerian Pengembangan Usaha dan juga Hilirisasi/BKPM (Badan Sinkronisasi Penanaman Modal), Anna Nurbani mengatakan, pemerintah khususnya instansinya mengapresiasi kegiatan sharing session bersatu pelaku Usaha Mikro Kecil lalu Menengah ( UMKM ) yang tersebut dihelat oleh SINDOnews.com.
Diakui Anna, menjadi edukasi yang dimaksud penting bagi para pelaku UMKM . Anna mengatakan, sejumlah UMKM pada Indonesia yang digunakan masih membutuhkan akses lingkungan ekonomi yang dimaksud luas guna meninggal kelas peningkatan usahanya.
“UMKM itu kan selalu butuh akses pasar, permodalan kemudian sebagainya. Melalui kegiatan Sharing Session bersatu SINDOnews ini, kami meyakini teman-teman UMKM disini akan terhubung dengan berbagai akses informasi baik pemerintah maupun ahli UMKM lainnya,” tutur Anna, Rabu (4/12/2024).
Dalam kegiatan yang dihadiri oleh 100 pelaku UMKM tersebut, Anna menjelaskan, pemerintah sedang mempersiapkan formasi kebijakan kemitraan UMKM di daya saingnya.
“Kami sendiri dari Kementerian Pengembangan Usaha lalu Hilirisasi/BKPM sudah ada mengeluarkan kebijakan dari Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2022 tentang tata cara kemitraan antara bisnis besar juga UMKM di dalam daerah,” terang Anna.
Selain Permen Penyertaan Modal dan juga Hilirisasi/BKPM 1/2022, Anna mengatakan, pihaknya sedang menyusun petunjuk teknis terkait tata cara kemitraannya. Tata cara yang kemitraan yang dimaksud, lanjut Anna, ditujukan agar pelaku UMKM dapat dimudahkan untuk mengakses inisiatif kemitraan di area jaringan OSS (sistem Online Single Submission atau Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik).
Diketahui, OSS merupakan bentuk fasilitasi kemitraan antar pelaku bisnis Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan UMKM di area daerah, yang digunakan sebelumnya diadakan secara manual dengan data UMKM siap bermitra yang direkomendasikan oleh daerah, asosiasi pengusaha, serta kementerian/lembaga.
“Jadi selain dari Kementerian Investasi, dari Kementerian kemudian lembaga lainnya juga mempunyai andil sama sehingga kami ke depannya akan berkolaborasi guna bagaimana tindakan menyokong daya saing UMKM serta mempunyai akses bursa yang dimaksud luas,” jelas Anna.
