JAKARTA – Revisi Undang-Undang Kejaksaan No. 11 Tahun 2021 terus menuai perdebatan. Sebab revisi yang disebutkan dinilai sanggup merusak kekuatan sistem hukum pada Indonesia.
Hal itu terungkap di dialog rakyat bertajuk “Kejaksaan Superbody kemudian Ancaman Kekuasaan Absolut” ini diselenggarakan di area Gedung Theater Prof. Qodri Azizy ISDB, Fakultas Syariah & Hukum, UIN Walisongo, Semarang, pada Rabu 5 Februari 2025.
Dalam diskusi tersebut, para pakar hukum menyoroti beberapa jumlah pasal yang mana dinilai berpotensi mengurangi kekuatan sistem hukum Indonesia. Acara yang digunakan diinisiasi oleh Dewan Mahasiswa (DEMA) Fakultas Syariah & Hukum UIN Walisongo ini dihadiri lebih lanjut dari 50 peserta, mayoritas peserta didik hukum.
Baca Juga: Plus Minus 100 Hari Pemerintahan Prabowo-Gibran
Tiga pemateri utama hadir untuk membedah dampak revisi UU Kejaksaan, yakni Guru Besar Keilmuan Hukum UIN Walisongo Achmad Gunaryo, Ketua PKY Jateng sekaligus Penghubung Komisi Yudisial Muhammad Farhan, kemudian Advokat & Praktisi Hukum serta Politik Bambang Riyanto. Diskusi dipandu oleh Khapid, pelajar hukum UIN Walisongo.
Salah satu isu utama pada revisi UU Kejaksaan adalah meluasnya kewenangan jaksa tanpa diimbangi dengan mekanisme pengawasan yang ketat. Dalam paparannya, Prof. Achmad Gunaryo mengingatkan revisi ini dapat mengakibatkan risiko besar bagi sistem hukum Indonesia.
“Tantangan terbesar kejaksaan terletak pada integritas yang dimaksud belum sepenuhnya terbangun. Undang-undang maupun Komisi Kejaksaan hanya sekali menjadi sarana pembagian kekuasaan tanpa menghadirkan perbaikan substansial,” ujarnya, Kamis (6/2/2025).
Achmad Gunaryo, juga menyoroti revisi ini seharusnya berorientasi pada penguatan integritas kelembagaan, bukanlah sekadar memperbesar kekuasaan jaksa tanpa kontrol yang tersebut efektif.
“Beberapa pasal pada UU Kejaksaan berpotensi mengurangi kekuatan sistem hukum Indonesia yang digunakan sudah ada rapuh. Kewenangan yang digunakan terpusat tanpa mekanisme pengawasan yang digunakan jelas hanya saja akan membuka prospek terjadinya penyalahgunaan kekuasaan,” katanya.
