JAKARTA – Satryo Soemantri Brodjonegoro kena reshuffle kabinet. Jabatan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains kemudian Teknologi (Mendikti Saintek) dijabat oleh Guru Besar Institut Teknologi Bandung (ITB) Brian Yuliarto yang digunakan dilantik hari ini dalam Istana Negara, Jakarta.
Pengamat Politik sekaligus Direktur Lembaga Kajian Sabang Merauke Circle Syahganda Nainggolan menilai langkah Presiden Prabowo Subianto melakukan pergantian Mendikti Saintek dari Satryo Soemantri Brodjonegoro menjadi Brian Yuliarto telah tepat.
“Terkait pemberhentian Mendikti Saintek Satryo Soemantri Brodjonegoro, Presiden sudah melakukan langkah yang tepat lalu cepat. Hal itu penting untuk mendisiplinkan pemerintahan oleh Presiden Prabowo,” kata Syahganda, Rabu (19/2/2025).
Menurut Syahganda, Presiden Prabowo masih perlu lebih lanjut berbagai lagi menjelaskan ide-ide pembangunannya untuk publik, sehingga diperlukan jajaran menteri di tempat Kabinet Merah Putih yang digunakan mampu menjabarkan apa yang dimaksud diinginkan oleh Prabowo. Dia mengawasi konsolidasi pemerintah pada melaksanakan perkembangan berorientasi rakyat ketika ini berlangsung intensif.
“Prabowo menghadapi kesulitan di menjelaskan ide-ide besarnya untuk kelas menengah, seperti mahasiswa. Sehingga, beliau membutuhkan menteri yang tersebut kompatibel pada arus yang mana deras,” kata Syahganda yang mana juga lulusan ITB ini.
Syahganda berpendapat, kesalahan Satryo adalah ketidakmampuan menerjemahkan refocusing anggaran negara yang digunakan dipimpin Prabowo. “Kesalahan Satryo keliru membahasakan kebijakan Presiden untuk DPR dan juga masyarakat,” tuturnya.
Bahkan, lanjut dia, Satryo sudah melakukan kesalahan dengan menyatakan dampak buruk efisiensi anggaran ketika rapat kerja dengan DPR beberapa waktu lalu, seperti kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT), beasiswa dipotong, serta dampak buruk terhadap tunjangan kinerja (tukin) dosen.
Dia melanjutkan, kesalahan Satryo ini memicu kemarahan mahasiswa, yang mana melakukan demo besar-besaran menyalahkan pemerintah. Padahal, hal yang dimaksud mampu dihindari.
Selanjutnya, Syahganda memohon agar semua jajaran pemerintahan mampu menerjemahkan kebijakan Presiden Prabowo dan juga memulai pembangunan komunikasi yang dimaksud baik dengan masyarakat. Persoalan komunikasi kebijakan pemerintah pemerintah, menurut Syahganda, menjadi ancaman terbesar ke depan.
“Berbagai cita-cita Prabowo yang dimaksud pro rakyat gagal dipahami masyarakat, khususnya mahasiswa,” pungkasnya.
