JAKARTA – Publik Indonesia bersiap untuk penyesuaian kenaikan tarif Pajak Pertambahan Angka (PPN) menjadi 12 persen yang dimaksud berlaku mulai 1 Januari 2025. Untuk itu, otoritas Indonesia sudah pernah mengambil langkah dengan memberikan insentif pada beberapa paket stimulus sebagai upaya menjaga daya beli masyarakat.
Keputusan untuk menaikan tarif PPN ini diharapkan dapat menjaga perkembangan kegiatan ekonomi juga kebugaran APBN guna melakukan konstruksi pada semua sektor. Kenaikan tarif PPN juga sesuai amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).
Tak tanggung-tanggung, total insentif PPN diproyeksikan mencapai Rp265,6 triliun pada 2025 dengan menyasar kelompok warga menengah ke bawah serta UMKM yang dimaksud berpotensi terdampak melawan kebijakan kenaikan tarif PPN.
Menurut Ekonom Permata Bank Josua Pardede, pemberian insentif lalu stimulus oleh pemerintah berpotensi dapat menyokong peningkatan ekonomi yang tersebut bergantung pada pelaksanaan yang tersebut efektif serta kebijakan pendukung.
“Insentif dan juga stimulus yang digunakan diberikan pemerintah memiliki peluang untuk menggalakkan pertumbuhan sektor ekonomi jangka panjang,” ujarnya.
Sederet Insentif yang dimaksud Diberikan
Insentif berhadapan dengan penyesuaian kenaikan tarif PPN 12 persen akan diberikan oleh eksekutif Indonesia untuk kelompok warga menengah ke bawah yang tersebut rentan terdampak dan juga sektor UMKM.
Dengan target penerima insentif yang mana telah lama ditetapkan oleh Pemerintah, Josua menilai jikalau telah lama tepat sasaran. “Jadi secara keseluruhan, paket insentif kemudian stimulus yang diberikan pemerintah umumnya telah terjadi dirancang secara tepat sasaran untuk melindungi kelompok rentan serta menggalang pertumbuhan sektor UMKM,” ucapnya.
Adapun insentif yang disebutkan adalah tepung terigu, gula industri, serta Minyak Kita tetap memperlihatkan pada bilangan 11 persen, yang berarti pemerintah menanggung 1 persen PPN dari ketiganya. Lalu, bantuan pangan dalam bentuk 10 kg beras untuk penerima 16 jt penerima faedah diskon 50 persen untuk pelanggan listrik dengan daya rendah selama dua bulan, Januari-Februari 2025.
Selanjutnya, pemerintah juga memberikan insentif untuk kendaraan bermotor listrik berbasis akumulator (KBLBB) dan juga kendaraan bermotor hybrid. Sementara, pada sektor perumahan akan datang diberikan PPN DTP pembelian rumah. Adanya subsidi dalam sektor perumahan ini bermaksud pemerintah akan menanggung PPN pembelian rumah dengan harga jual jual sampai Rp5 miliar melawan Rp2 miliar pertama, skema diskon 100 persen pada Januari-Juni 2025 kemudian 50 persen untuk Juli-Desember 2025.
Kemudian untuk UMKM adanya perpanjang insentif PPh final 0,5 persen hingga 2025 untuk pelaku UMKM dengan hasil penjualan kurang dari Rp500 jt per tahun dibebaskan pajak. Pada sektor padat karya diberikan subsidi 5 persen untuk revitalisasi mesin juga insentif PPh pasal 21 ditanggung pemerintah untuk pekerja berpendapatan hingga Rp10 jt per bulan.
