JAKARTA – Ketua Dewan Kondisi Keuangan Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan bahwa dengan government technology (GovTech), maka orang yang belum membayar pajak nantinya tidaklah dapat mengurus paspor hingga SIM.
Menurut Luhut, hal yang disebutkan mengingat pentingnya digitalisasi di dalam pelayanan publik. Sistem digital ini dirancang untuk menghurangi birokrasi berlebih kemudian memberikan pengalaman yang tambahan mudah dan juga cepat bagi masyarakat.
Lebih sangat lagi, penerapan teknologi ini dapat berdampak pada hal-hal lain misalnya, ada seseorang yang digunakan tak mampu mengurus paspor apabila belum melunasi pajak. Bahkan, pembaruan izin bisnis atau dokumen lain juga bisa saja terhambat apabila kewajiban tertentu belum dipenuhi.
“Lebih terpencil lagi nanti, kamu ngurus paspormu gak bisa saja akibat kamu belum bayar pajak. Kamu gak sanggup nanti kalau lebih besar sangat lagi, kamu memperbarui ijinmu di dalam apa (SIM), gak dapat oleh sebab itu kamu belum bayar ini (pajak),” ungkap Luhut pada konferensi pers di area Jakarta, disitir pada Hari Jumat (10/1/2024).
Luhut menambahkan, nantinya sistem ini akan dilengkapi teknologi Artificial Intelligence (AI) dan juga big data untuk mengupayakan teknologi ini untuk meningkatkan transparansi dalam masyarakat.
“Jadi semua ngerti lalu memang sebenarnya ini menimbulkan Indonesia itu betul-betul transparan ke depan dengan mesin. Karena Artificial Intelligence itu Artificial Intelligence dengan big data yang digunakan kita punya. Yang sedang dibangun terus ini. Itu akan menyebabkan Indonesia ini berubah,” jelasnya.
Sebelumnya, Luhut dengan Dewan Perekonomian Nasional memberikan rekomendasi untuk Presiden Prabowo Subianto terkait empat pilar digitalisasi utama yang mana dirancang untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, serta efektivitas tata kelola negara.
Pilar pertama terkait optimalisasi penerimaan negara dengan adanya implementasi sistem Core Tax serta SIMBARA untuk meningkatkan transparansi juga akuntabilitas di pengelolaan pajak kemudian penerimaan sektor mineral lalu batu bara.
Kedua efisiensi belanja negara dengan digitalisasi sistem e-catalogue versi 6.0 memverifikasi proses pengadaan barang kemudian jasa lebih banyak transparan dan juga efisien.
