4.495 Sumur Idle Punya Kemungkinan Migas, Menteri Bahlil: Kenapa Tidak Digarap?

JAKARTA – Menteri Tenaga dan juga Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengupayakan merevitalisasi sumur minyak yang digunakan ketika ini tidak ada bergerak atau idle. Mengajukan jalankan inisiatif reaktivasi sumur minyak ini, Menteri Bahlil menegaskan, akan segera mencabut izin perniagaan pengelolaan sumur minyak yang tersebut tidak ada digarap maksimal, tidak ada terkecuali BUMN.
Dalam paparannya Bahlil menyebutkan, bahwa Indonesia memiliki sekitar 44.985. Namun yang produktif hanya saja sekitar 16.433 sementara sisanya 16.990 telah tak produktif atau idle. Baca Juga: Ancaman Bahlil ke KKKS: Sumur Idle Kalau Tidak Dijalankan, Cabut Izinnya!
Kemudian berdasarkan penelusurannya dari 16.990 tersebut, ada sekitar 4.495 sumur idle yang digunakan mempunyai HC peluang atau masih produktif kemudian kemungkinan besar dapat dioptimalisasikan produksinya.
Dikatakan Bahlil, dari lifting minyak Indonesia sebesar 600 ribu barel oil per day atau BOPD hanya saja dikuasai oleh dua kontraktor yaitu Pertamina sebesar 65% kemudian Exxon Mobil Cepu 25%. Kemudian 10 persen sisanya yang kecil-kecil.
Kemudian, lanjut Bahlil, ketika dirincikan lagi 5.000 sumur idle ini ternyata tambahan sejumlah konsumsinya dipegang Holding BUMN Migas tersebut.
“Kenapa tidaklah dijalankan? A-O-A-O, kalau gini saya bikin pencabutan IUP tahap kedua. Kalau kemarin kita cabut 2018 IUP, nah ini keliatannya berpotensi untuk kita lakukan penataan untuk sumur-sumur yang tidak ada dikerjakan baik oleh Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS) Migas termasuk BUMN,” tegasnya di aca BNI Pemodal Daily Summit 2024 di area Senayan Ibukota Indonesia Convention Center, Rabu (9/10/2024).
Selain itu, Bahlil juga membuka puang untuk menawarkan perusahaan lain yang digunakan mampu mengatur sumur yang disebutkan untuk meningkatkan lifting minyak nasional.
“Jangan digenggam dong jangan, kita negara butuh gimana? Kita prioritas ke BUMN, tapi jangan kita belaka kacamata kuda lantaran BUMN izinnya, izinnya pun dibawa tidur. Negara tidak ada butuh izin tidur, negara butuh produksi,” pungkas Bahlil.






