JAKARTA – Badan Usaha Milik Negara ( BUMN ) dinilai perlu mendapat penyertaan modal negara (PMN) ketika perusahaan mengambil bagian merancang 3 jt rumah , inisiatif unggulan milik Presiden Prabowo Subianto juga Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Saat ini, baru tiga perseroan yang digunakan menerima penugasan untuk terlibat di proyek tersebut, diantaranya PT Semen Indonesia (Persero) Tbk, alias SMGR, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, atau BBTN, kemudian Perum Perumnas.
Dalam skemanya, SMGR diwajibkan menyediakan material baku semen melalui metode pengadaan lalu distribusi. BBTN memberikan pembiayaan khusus untuk memudahkan rakyat mendapatkan hunian.
Sedangkan, Perumnas harus menggandeng PT KAI (Persero) untuk mengoptimalkan lahan-lahan untuk mendirikan model hunian terintegrasi atau transit oriented development (TOD).
Pakar ekonomi sekaligus Direktur Eksekutif Segara Research Institute, Piter Abdullah menilai, ketiga perusahaan pelat merah perlu memperoleh suntikan negara yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).
Sekalipun konstruksi 3 jt rumah diyakini tidak ada membebani perusahaan serta keuangan ketiga perusahaan, namun suntikan PMN diperlukan untuk menjaga arus kas alias cash flow.
“Biasanya, penugasan-penugasan melaksanakan tugas-tugas kegiatan pemerintah ini kan kemudian disertai dengan adanya PMN. Saya tak mengawasi bahwasannya tugas ini akan menjadi beban yang kemudian merusak BUMN-nya,” ujar Piter untuk MNC Portal, Awal Minggu (11/11/2024).
Dia memandang, pemerintah sudah menyiapkan pendanaan khusus lalu dialokasikan untuk proyek dalam sektor perumahan. Sehingga, bukanlah menjadi perkara bagi BUMN ketika mendapat tugas ini.
Sebelumnya, beberapa BUMN mengalami kerugian berarti lantaran penugasan pemerintah yang digunakan tiada sesuai dengan kapasitas fiskal masing-masing perusahaan, teristimewa di area BUMN karya.
