Ibukota Indonesia – Kementerian Wisata mengaku sedang mempelajari tren wisata yang sekarang ini terpantau bergeser dari kuantitas bermetamorfosis menjadi kualitas untuk meningkatkan pendapatan negara dari sektor pariwisata.
“Sekarang kita dibebankan dengan devisa yang digunakan lebih lanjut tinggi, spending (pengeluaran) wisatawan juga harus lebih tinggi tinggi. Ketika saya melihat, pada saat spending, itu berarti warga harus mengeluarkan lebih. Kalau mengeluarkan lebih, berarti harus ada barang yang tersebut ia beli,” kata Deputi Lingkup Industri lalu Pengembangan Usaha Kemenpar Rizki Handayani Mustafa di Musyawarah Nasional (Munas) XVIII PHRI, pada Bogor, Selasa.
Rizki mengatakan sektor pariwisata penting mengikuti tren untuk mencari prospek atau pangsa baru yang digunakan dapat menyebabkan wisatawan mau mengeluarkan dana lebih tinggi untuk tinggal kemudian menikmati pengalaman berwisata dalam Indonesia.
Terkait hal ini, Kementerian Peluang Usaha Pariwisata menyadari bahwa terdapat sebagian lingkungan ekonomi yang mana mampu dimanfaatkan untuk meningkatkan pendapatan negara. Misalnya seperti wisata kuliner (gastronomi), wisata bahari (marine) dan juga wisata kebugaran (wellness tourism).
Adapun hal-hal yang digunakan dapat dikembangkan ke dalamnya seperti pengembangan marina lalu boating hingga lapangan usaha kapal yacht yang dimaksud sedang berprogres di dalam kawasan Asia.
“Ini yang kita sedang dorong untuk juga kita kembangkan, masih banyak regulasi yang dimaksud tumpang tindih,” ujar dia.
Pihak Kementerian Perjalanan juga mulai mempertimbangkan adanya wisata berbasis ilmu pengetahuan atau edutrip, yang fokus pada minat-minat tertentu. Contohnya wisata terkait arsitektur Nusantara atau kain tradisional Nusantara (wastra).
“Ini yang digunakan sanggup kita dapatkan market baru, dalam luar market-market yang digunakan ada. Mungkin itu niche, tapi ini ada, serta beliau mampu spending lebih banyak banyak,” ucap Rizki.
Dengan banyaknya sasaran baru tersebut, menurutnya amat penting bagi pemerintah maupun asosiasi untuk menciptakan paket-paket yang dapat menunjang pengalaman wisatawan berwisata.
Sementara strategi yang digunakan berhubungan dengan pariwisata di bulan Ramadhan, Rizki menyoroti adanya kesempatan bagi pengelola hotel untuk menggaet lebih besar sejumlah tamu melalui konsep hotel itikaf dalam pada waktu negara sedang menurunkan pengeluarannya untuk belanja.
“Saya pernah ada pengalaman ke Sahid Hotel, bikin acara itikaf. Jadi mulai dari menyingkap puasa sampai malam, menginap kita di sana. Ada yang mana nginap dalam hotel, ada yang dimaksud di dalam ballroom-nya saja, jadi itu ada spending,” ujar Rizki.
Dengan demikian, Rizki berharap baik pihak asosiasi maupun stakeholder terkait dapat bersama-sama mencari celah untuk meningkatkan pendapatan negara dari sisi pariwisata, salah satunya menentukan sasaran dan juga paket wisata, model barang atau infrastruktur apa cuma yang mana perlu disusun dan juga disediakan.
Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025 tentang Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) di Pelaksanaan APBN 2025, pemerintah berusaha mencapai efisiensi sebesar Rupiah 306 triliun.
Surat menteri itu diterbitkan sebagai perbuatan lanjut dari pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025, yang dimaksud ditujukan terhadap seluruh gubernur, bupati sampai walikota. Adapun beberapa hal yang tersebut diminta untuk dibatasi yakni belanja untuk kegiatan yang dimaksud seremonial, publikasi hingga seminar atau Focus Group Discussion (FGD).
Di dalamnya disebutkan bahwa penghematan anggaran bagi K/L ditujukan untuk melakukan penghematan Anggaran Pendapatan lalu Belanja Negara (APBN) dengan memotong beberapa pos anggaran di dalam K/L.
Artikel ini disadur dari Kemenpar pelajari tren wisata untuk tingkatkan pendapatan negara
