JAKARTA – Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menyampaikan, bahwa dunia semakin tak terprediksi, salah satunya dengan terpilihnya lagi Donald Trump sebagai presiden Amerika Serikat (AS) . Adapun hal ini menjadi penting mengingat kebijakan Trump di menghadapi gejolak dunia.
Menurut Perry, kebijakan Trump yang digunakan mengutamakan negaranya harus dicermati, akibat beliau tidak ada percaya pada multilateralisme. Maka demikian, Trump mengincar tarif impor tinggi pada banyak negara.
“He does not believe on those kind, he only believes in bilateral deal. Oleh lantaran itu, makanya yang digunakan disasar sekarang adalah negara-negara yang dimaksud punya surplus besar perdagangan dengan Amerika Serikat,” ujar Perry dalam Seminar KAFEGAMA, Menara BTN, Hari Sabtu (14/12/2014).
Perry menjabarkan negara dengan surplus perdagangan besar itu adalah China, Kanada, Eropa, lalu Vietnam yang digunakan menjadi negara Asia Tenggara satu-satunya.
“Itulah negara-negara yang tersebut punya surplus perdagangan besar dengan Amerika kemudian karenanya ia akan mengenakan tarif yang dimaksud tinggi bagi barang-barang yang digunakan diimpor Amerika dari lima negara itu,” jelas Perry.
Bahkan, Perry mengumumkan Trump sekarang telah merencanakan tarif minimal 25% untuk China per semester II-2025. Kemudian juga sudah ada diberitahukan tarif perdagangan untuk Kanada.
Selain itu, Perry mengatakan, Donald Trump juga telah menyiapkan kebijakan imigrasi yang digunakan sangat ketat untuk semua pekerja. Dalam hal ini oramg asing dalam Amerika yang digunakan tiada punya izin sah akan diusir dengan paksa.
“Kenapa? supaya ekspor Amerika naik, impor Amerika turun sehingga pertumbuhannya bisa saja naik. Dan akibat itu juga untuk tenaga kerja, supaya orang-orang Amerika yang digunakan dipekerjakan bukanlah orang-orang asing, khususnya dari Meksiko,” ungkap Perry.
Oleh dikarenakan itu, Perry mengatakan, kebijakan ekspor-impor Trump harus dipelajari agar dapat ditangani. Meskipun surplus perdagangan Indonesia dengan Amerika Serikat bukan terlalu besar, Perry menyatakan Indonesia harus memahami bagaimana bisa saja mendapatkan perjanjian secara langsung dengan AS. Bukan melalui WTO atau CEPA.
