JAKARTA – Menjelang putaran final negosiasi yang dimaksud dijadwalkan pada perjanjian internasional guna mengakhiri polusi plastik , World Plastics Council (WPC) kemudian anggota Global Plastics Alliance (GPA) meminta menyepakati perjanjian ambisius serta dapat diimplementasikan untuk meningkatkan pengelolaan sampah kemudian daur ulang.
Pada sesi kelima Komite Negosiasi Antarpemerintah (Intergovernmental Negotiating Committee/INC5) yang tersebut akan dimulai pada Senin, (25/11) di area Busan, Korea Selatan, para negosiator dari pemerintah nasional diharapkan mencapai kesepakatan terkait beberapa topik penting, termasuk model yang mana akan digunakan instrumen hukum internasional yang dimaksud mengikat (Internationally Legally Binding Instrument/ILBI) untuk membantu negara-negara mengatasi sampah plastik.
Dalam konteks ini, WPC dan juga GPA menyerukan agar para negosiator mencapai kesepakatan yang dimaksud menghormati permintaan setiap negara sekaligus menetapkan kerangka kerja dengan untuk mengakhiri polusi plastik pada tahun 2040. Ketua WPC Benny Mermans menyatakan setiap negara menghadapi tantangan yang tersebut sangat berbeda serta membutuhkan solusi yang tersebut berbeda pula.
“Pendekatan global yang dimaksud seragam terhadap kebijakan juga regulasi tidak ada akan berhasil. Oleh akibat itu, perjanjian ini harus memberikan fleksibilitas bagi setiap negara serta wilayah untuk mencapai tujuan perjanjian dengan cara yang tersebut paling sesuai untuk mereka,” kata Benny.
Kesepakatan akhir harus mencapai keseimbangan yang tersebut tepat antara kewajiban global kemudian langkah-langkah nasional. Perjanjian ini mewajibkan negara-negara untuk mengembangkan rencana aksi nasional sehingga mereka dapat menerapkan solusi yang disesuaikan dengan kondisi merekan secara efektif.
Misalnya, target komposisi daur ulang wajib untuk sektor-sektor yang menggunakan plastik pada tingkat nasional akan meningkatkan nilai sampah plastik sebagai materi baku sirkular dengan meningkatkan permintaan untuk komponen mentah plastik sirkular. Rencana yang dimaksud harus mempunyai elemen-elemen umum juga persyaratan pelaporan yang digunakan memverifikasi akuntabilitas negara di melacak kemajuan dan juga menciptakan sinyal permintaan untuk mengupayakan pembangunan ekonomi di pengumpulan, pemilahan, kemudian daur ulang.
Wakil Ketua Umum INAPLAS Indonesia di tempat Global Plastics Alliance Edi Rivai menyatakan bertransisi ke sistem plastik sirkular, pada mana semua perangkat lunak plastik digunakan kembali, didaur ulang, lalu dikelola secara bertanggung jawab alih-alih dibuang, merupakan kunci untuk mengatasi hambatan sampah plastik.
“Transisi menuju dunia usaha sirkular akan menghurangi emisi gas rumah kaca (GRK), meningkatkan efisiensi sumber daya, menggerakkan perkembangan ekonomi, dan juga menciptakan lapangan kerja, khususnya di dalam negara- negara dengan infrastruktur pengelolaan sampah kemudian daur ulang yang kurang berkembang,” ujarnya.
Lebih lanjut, Edi mengungkapkan pada merancang sirkularitas di seluruh siklus hidup plastik mulai dari desain, daur ulang hingga pengelolaan akhir masa pakai yang tersebut bertanggung jawab juga mengembangkan sistem pengelolaan sampah yang tersebut sesuai dengan permintaan harus menjadi landasan utama perjanjian ini.
