Prabowo Diminta Kaji Secara Mendalam Pembentukan Kementerian Haji dan juga Umrah

JAKARTA – Jumlah Kabinet Prabowo Subianto lalu Gibran Rakabuming Raka kabarnya akan datang terpencil lebih besar gemuk dari Kabinet Indonesia Maju era Presiden Joko Widodo (Jokowi)- KH Ma’ruf Amin dari 33 menjadi 46 kementerian. Salah satu usulannya adalah pembentukan Kementerian Khusus Haji lalu Umrah.
Terkait usulan ini, banyak asosiasi stakeholder haji kemudian umrah mengajukan permohonan Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk melakukan kajian lebih tinggi mendalam.
Permintaan ini disampaikan oleh Konsorsium Berkah Bersama (KBB) yang terdiri dari beberapa asosiasi pelaksana haji serta umrah yakni, Asphurindo, Asphirasi, Ampuh, Bersathu, kemudian Kesthuri.
Bendahara KBB Muhammad Tauhid Hamdi mengatakan, pihaknya menghormati pembentukan kabinet serta pemilihan menteri adalah hak progratif Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih. Namun, dengan berbagai pertimbangan maka lima asosiasi yaitu Asphurindo, Asphirasi, Ampuh, Kesthuri lalu Bersathu menilai perlunya kajian yang mana tambahan mendalam berhadapan dengan usulan pembentukan Kementerian Khusus Haji dan juga Umrah.
Sebab penampilan Kementerian Haji juga Umrah akan memakan waktu yang mana lama. “Semua peraturan perundang undangan tentang haji juga umrah yang tersebut selama ini menjadi kewenangan Kementerian Agama harus diubah. Ini adalah menyusul pembentukan Kementerian Haji lalu Umrah. Perubahan tentunya butuh waktu bagi DPR yang digunakan baru,” ujarnya, Hari Sabtu (12/10/2024).
Sementara, proses persiapan penyelenggaraan haji oleh eksekutif Kerajaan Arab Saudi sekarang telah berjalan. Karena itu, akan ada banyak inovasi yang harus diadakan dengan pembentukan kementerian baru ini. Baik dari sisi administrasi maupun teknis penyelenggaraannya.
Muhammad Tauhid Hamdi menyarankan agar pemerintahan mendatang tambahan mempertimbangkan untuk membentuk badan nasional yang mana bersifat independen. Badan ini nantinya terpisah dengan Kemenag.
“Saran saya urusan penyelenggaraan haji dan juga umrah masih terpisah dari Kemenag. Namun melalui Badan Nasional yang bersifat independen kemudian setara dengan kementerian. Namun pada tahap awal Kemenag masih terlibat sebagai bagian proses transisi agar proses musim Haji 2025 berjalan lancar,” sarannya.
Sekadar informasi, Kementerian Agama sudah ada memulai proses persiapan musim Haji 1446 H/2025 M sejak September 2024. Mengutip laman Kemenag, 16 September 2024, tahapan persiapan penyelenggaraan ibadah haji telah dimulai pada acara Waktu petang Tasyakuran Penutupan Penyelenggaraan Ibadah Haji 1445 H dan juga Pemberian Kuota 1446 H di tempat Makkah pada 19 Juni 2024, atau 12 Zulhijjah 1445 H.
Saat itu, diberitahukan kuota haji 1446 H/2025 M bagi negara-negara pengirim jemaah haji. Indonesia kembali mendapat kuota sebanyak 221.000 jemaah haji.






