JAKARTA – Kritik dan juga penolakan terhadap Rancangan Peraturan Menteri Kesejahteraan (Permenkes) masih terus bergulir dari berbagai pihak. Pasalnya, tembakau mempunyai peran penting di perekonomian daerah. Tembakau juga dinilai tidak semata-mata sebagai vegetasi musiman dengan nilai kegiatan ekonomi tinggi, tetapi juga memainkan pertempuran penting di sistem ekologi pertanian.
Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Jawa Tengah, Nanang Teguh Sembodo, menyampaikan rencana penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek pada Rancangan Permenkes akan berdampak segera terhadap daya serap bidang terhadap tembakau lokal. Nanang mengingatkan bahwa tanpa dukungan dari industri, petani akan kesulitan memasarkan tembakau mereka.
“Jika aturan ini diterapkan, kami khawatir transaksi jual beli tembakau kami menurun. Ini adalah menimbulkan kami jadi resah,” katanya, disitir Akhir Pekan (1/12/2024).
Menurutnya, wacana kebijakan penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek tak semata-mata membatasi daya jual, tetapi juga berpotensi mengempiskan jumlah keseluruhan tenaga kerja yang tersebut terlibat pada sektor tembakau. “Kebijakan ini diskriminatif lantaran fokusnya hanya sekali pada dampak kesehatan, tanpa mempertimbangkan implikasi ekonomi bagi petani,” paparnya.
Nanang juga mengemukakan pentingnya peran tembakau pada perekonomian daerah. Pasalnya, tembakau merupakan vegetasi satu musim yang miliki daya tarik akibat nilai jualnya tinggi. Di beberapa daerah, bahkan flora ini bisa saja memutus siklus hama seperti kera kemudian tikus.
“Tembakau telah terjadi menjadi bagian dari budaya dan juga identitas rakyat pedesaan, khususnya di dalam tempat seperti Temanggung, Boyolali, kemudian Wonosobo, di tempat mana sebagian besar petani sangat bergantung pada hasil panen tembakau,” imbuhnya.
Di sedang keterbatasan lahan yang dimaksud tersedia, vegetasi tembakau mempunyai keunggulan strategis dibandingkan vegetasi lainnya. Hal ini yang dimaksud memproduksi Nanang miris. Sebab kondisi para petani tembakau masih terpencil dari ideal, khususnya dengan minimnya dukungan kebijakan yang digunakan melindungi hak lalu kepentingan mereka. Banyak petani yang digunakan merasa terpinggirkan akibat kebijakan pemerintah yang tersebut tidak ada selaras dengan permintaan mereka.
Pengamat Kebijakan Publik, Dwijo Suyono, juga bergabung mengkritisi keras Rancangan Permenkes terkait penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek. Dalam pandangannya, kebijakan ini berdampak buruk pada ekosistem tembakau nasional yang mana melibatkan jutaan petani. Rancangan Permenkes dinilai memuat kebijakan yang mana semakin menekan keberlangsungan bidang tembakau. Dwijo berpendapat bahwa aturan-aturan ini akan semakin menyulitkan petani tembakau yang selama ini telah dilakukan berada di situasi yang mana rentan.
“Padahal, kebijakan umum itu harusnya melibatkan pemeliharaan bagi semua pelaku pada sistem ekologi tersebut, mulai dai petani, pekerja, hingga pedagang. Namun, kenyataan yang mana ada menunjukkan bahwa pemerintah lebih tinggi sejumlah menekan sektor tembakau melalui berbagai aturan,” terangnya.
Dwijo juga menggarisbawahi banyaknya tempat yang dimaksud belum memiliki peraturan wilayah terkait pengamanan petani tembakau. Ia pun menekankan pentingnya penyelarasan antara kebijakan pusat kemudian tempat pada mengurus sektor tembakau.
“Agar sektor ini masih berkelanjutan lalu dapat terus berkontribusi pada perekonomian daerah, maka pemerintah harus merumuskan kebijakan yang digunakan dapat melindungi bidang tembakau serta para pekerja dalam dalamnya,” tutupnya.
