Sortaman Saragih Soroti Dugaan Pungli juga Bullying PPDS Unsrat: Prodi Medis Harus Transparan
JAKARTA – Kementerian Kesejahteraan mengungkap adanya dugaan pemungutan dana di tempat luar kegiatan kampus hingga perundungan di tempat Proyek Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Prodi Keilmuan Penyakit Dalam Fakultas Kesehatan Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) pada RSUP Prof Dr dr R D Kandou, Sulawesi Utara. Imbasnya, Kemenkes memutuskan membekukan sementara PPDS di tempat kampus ini.
Munculnya dugaan pungli hingga perundungan di dalam dunia institusi belajar kedokteran ini semakin memproduksi rakyat prihatin. Insiden ini seolah satu per satu terungkap hingga menyita perhatian publik.
Ketua Area Bidang Kesehatan Komunitas Partai Perindo, dr. Sortaman Saragih turut menyoroti tindakan hukum ini. Menurutnya, Prodi Kesehatan pada Indonesia ini mulai darurat moral lalu perlu dengan sigap ditangani pemerintah.
“Melihat kondisi perundungan dalam prodi kedokteran sekarang, eksekutif harus bersikap proaktif untuk menghentikan tindakan hukum ini. Kondisi ini sudah ada tergolong darurat moral lalu kriminal, sehingga tidaklah boleh menanti pihak universitas untuk membenahi diri sendiri,” kata dr. Sortaman ketika dihubungi Sindonews, baru-baru ini.
Melihat semakin maraknya aksi perundungan tersebut, dr. Sortaman menyatakan tak cukup apabila hanya saja menghentikan prodi yang tersebut dinilai melakukan perundungan. Perlu dilaksanakan investigasi ke semua prodi kedokteran, baik umum maupun spesialis serta menindak para pelaku juga mengubah sistem institusi belajar yang tersebut ada.
“Adanya perundungan ini bukanlah muncul dengan sendirinya tapi sebab sistim sekolah yang digunakan kurang ditata. Kita butuh Menteri Pendidikan yang digunakan memahami juga mampu memperbaiki sistim Pendidikan kedokteran ini,” ujar dia.
Ada banyak faktor yang mendasari ramainya langkah perundungan di dalam prodi kedokteran RI. dr. Sortaman menjelaskan faktor yang disebutkan bisa saja terjadi lantaran sulitnya menjadi dokter di dalam Indonesia, adanya otoritas senior pada junior, hingga dinasti kolegiun terselubung.
“Profesi dokter di dalam Indonesia dikelola dan juga dikuasai oleh kolegium kespesialisan tertentu. Setiap spesilialis mempunyai kolegium masing-masing yang berkuasa mutlak menentukan siapa yang tersebut boleh masuk ke spesialisan mereka,” ucapnya.
Berkaca dari fenomena perundungan hingga dicap darurat moral pada lembaga pendidikan kedokteran dalam Indonesia, hal ini menjadi sinyal keras agar pemerintah dapat bekerja keras membasmi hal yang dimaksud bisa saja terjadi turun temurun ini.
Untuk mengatasi persoalan hukum perundungan ini, dr. Sortaman menyatakan pemerintah harus menata sistim Pendidikan Bidang kedokteran dalam Indonesia. Salah satunya mengenai ujian penerimaan peserta didik yang tersebut harus dibuat transparan dan juga menghapus penerimaan siswa melalui jalur Mandiri.
“Proses lembaga pendidikan di dalam prodi kedokteran harus transparan dengan ukuran lalu indikator yang dimaksud ditetapkan Kementerian Pendidikan tidak oleh pihak kampus. Sebab mutu serta moral dokter adalah urusan pemerintah bukanlah urusan kampus,” jelasnya.
