JAKARTA – Anggota Komisi IV DPR dari Fraksi PKB Daniel Johan merespons pagar laut di area pesisir laut Tangerang, Banten yang tersebut terindikasi akan datang menjadi lokasi reklamasi oleh kelompok tertentu. Dia memohon pemerintah segera mengungkap dalang pembuatan pagar laut yang mana menghebohkan masyarakat tersebut.
“Ada indikasi reklamasi pada pemagaran konstruksi pagar laut di tempat Tangerang. Tak hanya sekali ungkap siapa pelaku pemugaran tapi pemerintah juga harus melakukan tindakan hukum agar publik sanggup meyakini Indonesia adalah negara hukum,” ujar Daniel Johan ketika Rapat Kerja dengan Menteri Kelautan lalu Perikanan (KP) Sakti Wahyu Trenggono , Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (23/1/2025).
Dia mengungkapkan pemasangan pagar laut sepanjang 30,16 km itu apabila berhasil di tempat reklamasi, akan menjadi daratan seluas 3.000 hektare. Apabila diperjualbelikan dengan kisaran nilai minimal Rp10 jt per meter, maka prospek kerugian negara mencapai Rp300 triliun. “Jumlah ini tentu sangat besar oleh sebab itu menjadi hak milik pihak ketiga,” katanya.
Daniel mendesak pengungkapan dalang utama pemagaran laut ini harus dijalankan segera. Apalagi lokasi pemagaran terjadi dekat di dalam wilayah khusus Jakarta. “Pemagaran laut ini terjadi dekat dengan wilayah khusus Jakarta. Bagaimana kita meyakini Kementerian Kelautan serta Perikanan (KKP) miliki kemampuan menjaga laut Indonesia jikalau di tempat depan mata sekadar kita kecolongan,” ujarnya.
Pemerintah, kata Daniel, belum menunjukkan upaya penegakan hukum untuk pengungkapan pemagaran laut Tangerang. “Setelah mendengar pemaparan Menteri KPP, saya lihat tiada ada semangat kemudian upaya penegakan hukum. Di KPP kan ada penyidik. Untuk apa ada penyidik kalau tiada ada tindakan hukum?” kata legislator jika Dapil Kalimantan Barat ini.
Ketua DPP PKB ini juga menyampaikan anggaran pengawasan pada KPP sangat kecil lalu ini menghambat proses pembongkaran pagar laut yang tak bisa saja dijalankan secara cepat. “Biaya pembongkaran pagar laut ini tidaklah murah. Darimana anggaran KKP? Padahal untuk beli solar semata sulit. Kalaupun ada anggaran, peruntukannya untuk yang digunakan lain,” katanya.
Hingga kini, pembongkaran pagar laut ini sudah melibatkan KKP, DPR, TNI AL, Polri, Bakamla, KPLP, kemudian eksekutif Provinsi Banten serta melibatkan 1.210 nelayan yang terlibat dengan menggunakan 223 kapal. Sepanjang 5 kilometer panjang pagar yang digunakan pada saat ini telah lama dibongkar.
