JAKARTA – Indonesia ketika ini berada di dalam persimpangan jalan penting pada mewujudkan visi besar Indonesia Emas 2045 . Pemerintahan baru pada bawah kepemimpinan Prabowo Subianto & Gibran Rakabuming Raka, miliki target ambisius untuk menyokong pertumbuhan dunia usaha hingga 8% per tahun. Namun tantangan besar menghadang.
Realitas menunjukkan bahwa perkembangan ekonomi Indonesia pada 2023 hanya saja mencapai 5,05%, terpencil dari target tersebut. Ketimpangan kegiatan ekonomi antar wilayah masih signifikan, khususnya antara Jawa lalu luar Jawa. Daya saing Indonesia juga tertinggal dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan juga Thailand, mencerminkan keinginan mendesak untuk perubahan struktural ekonomi.
Tantangan ini semakin kompleks dengan berbagai kesulitan struktural yang menghambat pertumbuhan. Deindustrialisasi dini menjadi salah satu isu utama yang digunakan dihadapi Indonesia. Sejak 2011, partisipasi sektor manufaktur terhadap Ekonomi Nasional terus menurun, merusak kekuatan kemungkinan perkembangan ekonomi.
“Salah satu hal yang dimaksud tadi digaris bawahi adalah Deindustrialisasi. Padahal nilai konsumsi kita mestinya semakin naik, kemudian ini menjadi PR besar. Kenapa ini mampu terjadi adalah komponen baku lalu juga competitiveness dari teknologi yang digunakan ada. Dan kita di area Universitas memiliki teknologi-teknologi baru, lalu juga SDM yang tersebut unggul, kemudian riset energy nya juga kan ada di area universitas,” kata Rektor Universitas Brawijaya, Prof. Widodo S.Si., M.Si., PH.D., di Alumni Business Pertemuan di tempat Jakarta, Hari Jumat (29/11/2024).
Empat provinsi sektor utama-Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, lalu Banten-mengalami perlambatan sejak awal 2024. Studi Universitas Brawijaya di area Jawa Timur mengidentifikasi empat tantangan utama: biaya tenaga kerja yang tersebut tinggi, mahalnya material baku, sulitnya akses material penolong, dan juga kebijakan perpajakan yang kurang mendukung. Tanpa solusi, deindustrialisasi ini dapat semakin memperburuk kondisi kegiatan ekonomi nasional.
Perlambatan konsumsi rumah tangga juga pembangunan ekonomi juga menambah tekanan. Konsumsi rumah tangga, sebagai pendorong utama ekonomi, menunjukkan perlambatan yang mana mengkhawatirkan. Di sisi lain, pembangunan ekonomi pun lesu, menambah beban ekonomi.
Pemerintah berupaya mempertahankan pertumbuhan melalui pengeluaran publik, yang dimaksud meningkat sejak 2018, khususnya di merespons pandemi Virus Corona serta persiapan pemilu. Namun pada 2024 serta 2025, keterbatasan fiskal menjadi tantangan besar.
Tekanan fiskal ini diperparah oleh meningkatnya pembayaran utang juga stagnasi penerimaan pajak. Akibatnya, kemampuan pemerintah untuk mempertahankan pengeluaran produktif, seperti perkembangan infrastruktur juga sektor sosial, berpotensi menurun.
Stagnasi penerimaan pajak menjadi salah satu hambatan utama. Rasio pajak terhadap PDB, yang sempat meningkat dari 8,3% pada 2020 menjadi 10,4% pada 2022, kembali turun menjadi 10,2% pada 2023. Diperkirakan bilangan ini akan stagnan hingga 2024.
