JAKARTA – Indonesia mempunyai kapasitas kemudian kemampuan besar di menjalankan emisi karbon . Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat, nilai perdagangan karbon sebesar Rp29,21 miliar hingga 29 September 2022 dengan besar unit karbon yang diperdagangkan sebanyak 459.953 ton CO2 ekuivalen.
“Ini menjadi ilustrasi kemampuan negara pada mengatur emisi karbon. eksekutif juga telah lama mengeluarkan sebagian regulasi terkait perdagangan karbon, antara lain Perpres 08/2021 dan juga Peraturan OJK no 14/2023 yang dimaksud mengatur perdagangan karbon melalui bursa karbon,” ujar Ketua Dewan Pembina Indonesia Digital Carbon Association (IDCTA) Bambang Soesatyo, di acara Carbon Digital Conference 2024 dengan tema “Reimagining Indonesia Carbon Market: Digital Innovations for Global Integrity” dikutip, Hari Jumat (13/12/2024).
Dia mengatakan, pemerintah berusaha mencapai penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 31,89% tanpa bantuan internasional kemudian 43,2 persen dengan dukungan internasional pada 2030. Dengan peluang besar yang digunakan dimiliki, Indonesia dapat menjadi pemain kunci di dalam pangsa karbon dunia.
“Indonesia juga berkontribusi pada Pasar Karbon Sukarela (Voluntary Carbon Market/VCM) Asia hingga 15 persen atau 31,7 metrik ton setara karbondioksida (CO2e) dengan estimasi nilai operasi offset karbon sebesar USD163 juta,” kata dia.
Ketua Indonesia Digital Carbon Association (IDCTA) Riza Suarga mengungkapkan, Carbon Digital Conference 2024 tahun ini diharapkan sanggup membantu seluruh pengambil kebijakan di menjalankan perdagangan karbon di area Indonesia.
“Tahun lalu, CDC 2023 berhasil menarik 248 partisipan dari sekitar 50 negara. Tahun ini, kami berharap penyelenggaraan CDC dapat memberikan solusi yang lebih lanjut konkret terkait perdagangan karbon lalu juga digitalisasinya,” jelas Riza.
Riza menjelaskan, CDC 2024 menggali lebih tinggi pada mengenai perpaduan antara Artificial Intelligence (AI), Dunia Maya of Things (IoT), kemudian lingkungan ekonomi karbon. Menyadari pentingnya teknologi-teknologi ini, konferensi ini akan menekankan peran dia di menjamin integritas proyek-proyek karbon sembari menjajaki jalan baru untuk pertumbuhan yang digunakan berkelanjutan.
Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi penyedia kredit karbon berbasis alam dengan mekanisme offset mencapai 1,3 giga ton CO2e senilai USD190 miliar.
“Kami percaya bahwa menciptakan sistem kemudian lingkungan ekonomi kredit karbon adalah solusi alternatif bagi berbagai negara, termasuk Indonesia, di area mana transisi menuju operasi rendah emisi masih memerlukan waktu khususnya lantaran adopsi teknologi yang dimaksud umumnya membutuhkan waktu tambahan panjang lalu nilai penanaman modal yang dimaksud cukup besar. Pengenalan bursa karbon Indonesia serta meningkatnya minat terhadap kredit karbon dapat membimbing Indonesia menuju pencapaian NDC dan juga carbon netral,” kata Yuliana Sudjonno, Partner lalu Sustainability Leader dari PwC Indonesia.
Sementara, Mantan Menteri Lingkungan Hidup Rachmat Witoelar mengungkapkan, bursa karbon harus dimanfaatkan dengan seoptimal kemungkinan besar oleh Indonesia. “Apabila tidak ada dimaksimalkan maka orang lain yang tersebut akan memanfaatkan keuntungan yang digunakan bisa saja didapat dari pangsa karbon,” kata dia.
