JAKARTA – Menteri Keuangan atau Menkeu Sri Mulyani menyampaikan rincian fokus Anggaran Pendapatan serta Belanja Negara atau APBN tahun 2025 . Adapun, postur APBN 2025 yakni target pendapatan negara sebesar Rp3.005,12 triliun yang terdiri dari penerimaan pajak Rp2.189 triliun, penerimaan kepabeanan dan juga cukai Rp301,60 triliun, penerimaan negara bukanlah pajak (PNBP) Rp513,63 triliun, lalu penerimaan hibah Rp0,6 triliun.
Kemudian, alokasi belanja negara sebesar Rp3.621,31 triliun, di dalam mana belanja pemerintah pusat mencapai Rp2.701,4 triliun kemudian transaksi ke wilayah sebesar Rp919,9 triliun.“ Defisit APBN 2025 dirancang pada tingkat Rp616,2 triliun atau 2,53 persen dari GDP,” kata Sri Mulyani di area Istana Merdeka Ibukota pada Selasa (10/12).
Sri Mulyani membeberkan, belanja pemerintah pusat akan mengupayakan prioritas penyelenggaraan sejalan dengan amanat Presiden Prabowo Subianto, yaitu melakukan swasembada pangan, swasembada energi, pelaksanaan inisiatif makan siang gratis, lembaga pendidikan kemudian kesehatan, juga penyelenggaraan pemeliharaan sosial yang tersebut makin tepat sasaran.
“Untuk itu, dengan belanja Rp2.701,4 triliun, belanja sekolah mencapai Rp724,3 triliun. Ini adalah adalah belanja tertinggi fungsi lembaga pendidikan di area APBN kita,” ujar Sri Mulyani.
Sementara untuk kesehatan, negara menganggarkan sebesar Rp218,5 triliun, pemeliharaan sosial mencapai Rp503,2 triliun serta untuk ketahanan pangan mencapai Rp144,6 triliun.
Sri Mulyani melanjutkan, acara makan bergizi yang mana dialokasikan anggaran Rp71 triliun diharapkan akan dapat meningkatkan perekonomian di dalam wilayah lalu khususnya pada desa-desa, pada rangka untuk mensuplai keperluan inisiatif makan siang bergizi. Dengan demikian, inisiatif makanan bergizi disertai dengan dana desa yang sebesar Rp70 triliun akan bisa saja menggerakkan desa dengan jumlah aktivitas serta juga ukuran uang yang tersebut meningkat.
Selain itu, Sri Mulyani menyebut, Presiden Prabowo menyampaikan beberapa prioritas kegiatan 2025 seperti pemeriksaan kebugaran gratis yang mana dialokasikan anggaran Rp3,2 triliun, renovasi sekolah sebesar Rp20 triliun, terbentuknya sekolah unggulan terintegrasi dengan anggaran Rp2 triliun, dan juga terbentuknya Lumbung Pangan Nasional Daerah lalu Desa dengan dana mencapai Rp15 triliun.
“Ini tetap memperlihatkan diarahkan agar terjadi sinkronisasi juga sinergi antara belanja pusat kemudian area sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan, pemerataan, lalu pelayanan publik,” tutur Sri Mulyani.
