SURABAYA – Menjelang peresmian Danantara pada 24 Februari 2025, super holding BUMN ini diharapkan mampu meningkatkan efisiensi kemudian daya saing sektor ekonomi nasional, mirip dengan model Temasek Holdings dalam Singapura. Danantara akan datang menjalankan aset tujuh BUMN besar dengan nilai total Rp14.715 triliun.
Pengamat Hukum serta Pembangunan, Hardjuno Wiwoho mengingatkan, prospek risiko yang tersebut bisa saja muncul, teristimewa jikalau mengamati pengalaman buruk skandal Bantuan Likuiditas Bank Indonesia ( BLBI ) pada krisis perekonomian 1998.
Meskipun pembentukan Danantara menghadirkan harapan baru bagi pengelolaan aset negara, namun pengalaman traumatis BLBI menunjukkan bahwa pengawasan ketat harus menjadi prioritas utama.
“Dalam perkara BLBI, kita mengamati bagaimana dana negara dapat disalahgunakan akibat lemahnya pengawasan lalu intervensi kebijakan pemerintah yang digunakan kuat. Jika Danantara bukan dikelola dengan transparansi dan juga akuntabilitas tinggi, ada risiko skenario sama terjadi,” ujar Hardjuno pada Surabaya, Kamis (20/2/2025).
Dalam skema BLBI, pemerintah mengucurkan Rp144,5 triliun untuk menyelamatkan bank-bank yang digunakan terdampak krisis. Sayangnya, dana yang disebutkan banyak yang dimaksud tiada kembali ke negara akibat penyalahgunaan oleh bankir serta konglomerat yang mana miliki hubungan dengan elite politik.
Hardjuno menilai bahwa skenario mirip dapat terjadi pada Danantara jikalau tidaklah ada mekanisme yang jelas di pengelolaan serta pelaporan keuangan holding tersebut. Hardjuno mencontohkan, bahwa model Temasek Holdings dalam Singapura lalu Khazanah di tempat Malaya menunjukkan bagaimana pengelolaan aset negara yang tersebut transparan lalu independen dapat memacu kegiatan ekonomi nasional.
Namun Ia juga mengingatkan bahwa pengalaman Tanah Melayu dengan 1MDB menjadi contoh bagaimana kesalahan di tata kelola dapat berujung pada skandal keuangan berskala besar. “Kasus 1MDB menjadi pelajaran bahwa apabila ada intervensi kebijakan pemerintah lalu kurangnya pengawasan, holding penanaman modal negara justru mampu menjadi beban perekonomian yang tersebut berlarut-larut,” tambahnya.
Selain tantangan tata kelola, kebijakan efisiensi yang digunakan diterapkan untuk membiayai inisiatif seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) juga mendapat sorotan. Menurut Hardjuno, apabila efisiensi ini dilaksanakan dengan memangkas anggaran sektor lain, kesejahteraan publik dalam luar penerima kegunaan MBG mampu terancam.
“Perlu kajian lebih tinggi di terkait dampak pemangkasan anggaran terhadap sektor kesehatan, pendidikan, kemudian infrastruktur. Jangan sampai demi satu kegiatan unggulan, sektor lain justru dikorbankan,” ujarnya.
