JAKARTA – pemerintahan Indonesia merancang Sistem Pengetahuan Geospasial yang digunakan kuat, akurat, kemudian akuntabel untuk membantu target-target penyelenggaraan termasuk Net Zero Emission pada 2060 atau lebih lanjut cepat.
Plt Dirjen Planologi Kehutanan lalu Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup juga Kehutanan (KLHK) Herban Heryandana mengungkapkan Indonesia mendirikan sistem informasi geospasial dengan mengacu untuk Kerangka Kerja PBB UN IGIF. Menurut Herban, sistem informasi geospasial yang kuat sangat penting untuk menjawab tantangan pembangunan.
“Misalnya green and blue economy seperti Asta Cita Presiden Prabowo,” katanya pada waktu memberi pidato kunci pada pembukaan diskusi panel bertajuk Advancing Geospatial Information for Enhancing Climate Action Strategies to Achieve Net Zero Emission di dalam Paviliun Indonesia pada Pertemuan Perubahan Iklim COP29 UNFCCC di dalam Baku, Azerbaijan, Kamis, 14 Oktober 2024.
Herban melanjutkan sistem informasi geospasial yang digunakan kuat juga sangat diperlukan untuk mencapai target pengurangan emisi karbon dari sektor kehutanan juga pengaplikasian lahan (Forestry and Other Land Use/FOLU). Indonesia mencanangkan FOLU Net Sink pada tahun 2030.
“Kita perlu merancang sistem monitoring serta reporting yang tersebut kuat untuk FOLU Net Sink dengan mengintegrasikan berbagai data informasi geospasial seperti citra satelit resolusi tinggi, data tutupan hutan, juga data deforestasi kemudian degradasi lahan,” katanya.
Terkait hal itu, Kementerian Lingkungan Hidup juga Kehutanan telah lama memulai pembangunan SIGAP (Sistem Pengetahuan Geospasial) KLHK, yang tersebut merupakan sistem penyelenggaraan informasi geospasial tematik, sekaligus sumber data untuk informasi kehutanan.
SIGAP mengatur 102 informasi geospasial tematik yang dimaksud diperoleh dari berbagai sumber, dan juga dilengkapi perangkat keamanan dan juga kerahasiaan data. Selain itu, SIGAP merupakan open source yang tersebut aksesnya terbuka untuk masyarakat.
Sementara itu Kepala Badan Pengetahuan Geospasial (BIG) Prof. Muh Aris Marfai yang dimaksud juga menyampaikan pidato kunci pada diskusi yang disebutkan mengungkapkan pemerintah Indonesia berjanji untuk menyediakan data informasi geospasial untuk mengupayakan perencanaan lalu pembangunan, termasuk pada aksi iklim.
