JAKARTA – Kemajuan Papua melalui berbagai rencana penyelenggaraan merupakan salah satu fokus utama pemerintah selama 10 tahun terakhir. Hal itu dijalankan pada rangka mengatasi ketimpangan wilayah di dalam Indonesia.
Melalui Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) yang tersebut diturunkan ke rencana aksi bernama Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), pemerintah berupaya menciptakan konstruksi yang mana merata kemudian berkeadilan bagi seluruh masyarakat, khususnya pada Papua.
Deputi Area Penguraian Wilayah Kementerian PPM/Bappenas Tri Dewi Virgiyanti, menegaskan pentingnya kolaborasi lalu sinkronisasi berbagai acara pemerintah untuk menegaskan setiap warga negara memiliki hak yang serupa melawan pembangunan.
Sejak awal RPJMN di dalam 2014, pemerintah telah terjadi menekankan pada perkembangan dari pinggiran, dengan fokus pada wilayah timur Indonesia, termasuk Papua.
“Kita mengamati adanya ketimpangan antara wilayah timur dan juga barat. Semua berhak berhadapan dengan penyelenggaraan yang digunakan merata dan juga berkeadilan,” ucapannya di Diskusi Merdeka Barat (FMB9) dengan tema ’10 Tahun Membangun Papua dengan Pendekatan Indonesia-Sentris’, Mulai Pekan (14/10).
Sinkronisasi RIPPP dengan RPJMN ini mengarah pada penguatan infrastruktur dasar, layanan sosial, juga dukungan untuk perekonomian lokal, pada mana dampaknya dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat.
Pembangunan Papua melalui RIPPP lalu RPJMN dirancang sebagai langkah strategis baik untuk jangka menengah maupun jangka panjang. Dengan RIPPP yang dimaksud berjangka waktu 20 tahun, pemerintah menetapkan visi pembangunan yang mana detail pada rencana aksi lima tahunan.
Dari 2025 hingga 2029, RPJMN yang tersebut akan disusun Bappenas guna melakukan konfirmasi keberlanjutan penyelenggaraan Papua oleh pemerintahan selanjutnya, dengan tetap memperlihatkan mengedepankan konstruksi infrastruktur, pengolahan industri, juga pemberdayaan warga lokal.
