JAKARTA – Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menuturkan pihaknya memohonkan pemerintah menunda penetapan upah minimum pekerja (UMP) 2025 pada 21 November 2024, mendatang. Usulan yang disebutkan diajukan lantaran KSPI memohonkan agar sebelum penetapan UMP 2025 , pemerintah perlu menaati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) berhadapan dengan Undang-undang Cipta Kerja yang mana diubah, agar dilaksanakan terlebih dahulu.
Wakil Presiden KSPI, Kahar S. Cahyono mengatakan, pihaknya memohonkan agar pemerintah tiada terburu-buru menetapkan standar UMP 2025 nanti. Hal yang disebutkan diakui Kahar, disepakati oleh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), DPR RI dan juga pihaknya.
“Kami menyepakati agar pemerintah tidak ada ada kewajiban untuk menetapkan kenaikan upah minimum 2025 pada 21 November 2024,” terang Kahar di tayangan video, Kamis (7/11/2024).
Kahar mengungkapkan pada pertemuan yang digunakan dilaksanakan oleh serikat buruh KSPI dengan Kemnaker kemudian DPR, pada Rabu kemarin (6/11/2024). “Artinya kita bersepakat tak perlu terburu-buru pada menetapkan UMP 2025, dimana penetapan ini bisa jadi diundur sesuai force majeure,” beber Kahar.
Dia mengatakan, pihaknya setuju untuk mengundur penetapan UMP yang disebutkan agar pemerintah dapat melaksanakan putusan MK kemarin. “Jadi mesti diselesaikan dulu beberapa hal ketentuan terkait dengan penetapan upah minimum sesuai dengan apa yang tersebut menjadi isi dari putusan Mahkamah Konstitusi,” katanya.
Sementara itu, Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer Gerungan mengatakan, aspirasi para pekerja merupakan sebuah kehormatan baginya oleh sebab itu telah merupakan tugas pemerintah untuk melaksanakan putusan MK No.168/PUU-XXI/2023 pada 31 Oktober 2024 lalu.
“Aksi demo teman-teman serikat pekerja hingga bertemu lalu berdialog dengan Kemnaker merupakan kehormatan bagi kami, sebab kawan-kawan pekerja hadir menuntut hak konstitusi yang digunakan sudah ada dimanifestasikan pada putusan MK. Tugas kita sebagai negara atau pemerintah adalah mematuhi putusan MK,” ucap Immanuel.
Berikut Berikut 21 poin penting putusan MK perihal uji materi UU Cipta Kerja:
1. Menyatakan frasa “Pemerintah Pusat” di Pasal 42 ayat 1 di Pasal 81 bilangan bulat 4 Lampiran Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan otoritas Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856 bertentangan dengan UUD 1945 serta tiada miliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak ada dimaknai “Menteri yang mana bertanggung jawab di area bidang (urusan) ketenagakerjaan in casu Menteri Tenaga Kerja”.
2. Menyatakan Pasal 42 ayat 4 di Pasal 81 hitungan 4 UU 6/2023 yang mana menyatakan “Tenaga kerja asing dapat dipekerjakan pada Indonesia hanya saja di hubungan kerja untuk jabatan dan juga waktu tertentu juga memiliki kompetensi sesuai dengan jabatan yang digunakan akan diduduki” bertentangan dengan UUD 1945 dan juga tidaklah memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tak dimaknai “Tenaga kerja asing dapat dipekerjakan pada Indonesia hanya saja di hubungan kerja untuk jabatan serta waktu tertentu juga miliki kompetensi sesuai dengan jabatan yang digunakan akan diduduki, dengan memperhatikan pengutamaan pemanfaatan tenaga kerja Indonesia”.
