JAKARTA – Mantan Kabareskrim Polri Susno Duadji membuka pernyataan menanggapi perkara pemerasan yang diduga dilaksanakan oleh mantan Kasat Reskrim Polres Metro Ibukota Indonesia Selatan AKBP Bintoro . Susno menegaskan bahwa praktik permintaan uang oleh anggota polisi di pengurusan perkara adalah hal yang tak lazim.
Adapun AKBP Bintoro diamankan oleh Lingkup Propam Polda Metro Jaya buntut dugaan persoalan hukum pemerasan terhadap anak bos Prodia hingga miliaran rupiah. Kini, kasusnya masih didalami lebih banyak lanjut oleh Propam.
Menurut Susno, meskipun persoalan hukum seperti ini semata-mata segelintir dibandingkan dengan banyak perkara yang digunakan ditangani kepolisian setiap bulan, dampaknya sangat mencoreng nama baik institusi Polri.
Oleh oleh sebab itu itu, beliau mendesak agar perkara ini bukan hanya sekali diusut oleh Propam Polri, tetapi juga diproses di ranah hukum pidana jikalau ditemukan unsur pemerasan atau suap.
“Tidak lazim ya lantaran perkara dalam polisi itu sanggup banyak gitu sebulan, tapi yang tersebut begini kemungkinan besar hanya sekali satu, jadi persentasenya kecil. Tapi padahal kecil ini sangat mencoreng nama daripada Kepolisian Negara Republik Indonesia,” tegas Susno pada acara Sindo Prime pada Hari Jumat (31/1/2025).
Susno juga menyoroti bahwa kejadian ini terjadi dalam Jakarta, yang mana seharusnya mempunyai polisi-polisi terbaik di area Indonesia. Jika praktik semacam ini terjadi dalam ibu kota, maka beliau khawatir bagaimana kondisi kepolisian pada daerah-daerah lain.
“Ini dalam DKI Jakarta loh. DKI Jakarta itu mestinya polisi yang terbaik dalam Indonesia polisi pilihan. Nah, kalau di dalam DKI Jakarta seperti ini kita meragukan di dalam area bagaimana gitu kan. Ini adalah jadi kita ambil hikmahnya akibat kepolisian itu adalah milik kita yang akan memperbaiki adalah kita jadi jangan ragu-ragu untuk memperbaiki,” ujarnya.
Dia pun meminta rakyat untuk berani melaporkan kasus-kasus mirip demi perbaikan institusi Polri. Menurutnya, kepolisian adalah milik rakyat, kemudian publik berhak memberikan masukan dan juga memperkuat lembaga pengawas seperti Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), Propam, juga inspektorat kepolisian.
“Dan kita membackup lembaga-lembaga pengawasan Polri inspektorat-inspektorat, kemudian Propam, kemudian pengawasan dari luarnya Kompolnas kita beri masukan kemudian terima kasih lah untuk pihak korban yang tersebut diperas atau yang tersebut memberi suap mau melaporkan ini,” pungkasnya.
