JAKARTA – Pemerintahan Prabowo Subianto -Gibran Rakabuming Raka akan miliki 46 menteri di area kabinetnya. Hal yang dimaksud mengacu pada dokumen tentang 13 Komisi pada DPR RI Periode 2024-2029 beserta mitra kerjanya.
Pengamat Politik sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah Putra mengoreksi apabila jumlah total kementerian Prabowo-Gibran nantinya sebanyak itu. “Jumlah lalu bidang kementerian sebanyak itu cenderung tak efektif kemudian membebani, tiada cuma beban anggaran tetapi juga beban birokrasi,” kata Dedi untuk SINDOnews, Hari Minggu (13/10/2024).
Karena, kata Dedi, setiap menteri dipastikan akan terkait dengan menteri lainnya meskipun pada satu persoalan. Dia menambahkan, semakin rumit pada tata kelola komunikasi apabila menteri yang tersebut mengisi kedudukan berbeda kepentingan politik.
“Saling sandera kebijakan akan menguat, ini menjadi persoalan baru di area pemerintahan Prabowo mendatang,” tuturnya.
Dia berpendapat, justru yang mana diperlukan adalah menteri diringkas lebih banyak sedikit. Dia menyarankan diperbanyak kantor dinas tingkat provinsi. Jika tetap saja di tempat wilayah pusat, menurut dia, yang dimaksud diperlukan tambahan lembaga atau badan, sementara kendali menteri tetap saja satu.
“Kabinet yang dimaksud obesitas akan potensial dijadikan turnamen balas jasa pilpres, semua pihak ingin disenangkan oleh Prabowo, ini akan menghambat pengerjaan lalu efektivitas kerja pemerintah ke depan,” imbuhnya.
Dia memberikan contoh Kementerian Koordinator Sektor Pembangunan Orang juga Kebudayaan (Kemenko PMK) serta Kemenko Area Kemasyarakatan merupakan pemborosan posisi. “Dua bidang ini semestinya cukup dipimpin satu menteri,” pungkasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad angkat bicara ihwal kabar Presiden Terpilih Prabowo Subianto akan membentuk sebanyak 46 kementerian. Diketahui, jumlah total itu terlihat dari jumlah total mitra DPR periode 2024-2029.
