JAKARTA – Menteri Kelautan kemudian Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono menegaskan tidak ada boleh ada sertifikat dalam menghadapi laut. Hal itu ia ungkapkan merespons pernyataan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid yang mengumumkan pagar laut pada Tangerang memiliki sertifikat SHGB kemudian SHM.
“Tadi saya mendapatkan press conference juga dari Menteri ATR/BPN, bahwa sudah ada ada sertifikat yang mana ada di area di laut. Saya perlu ungkapkan kalau pada dasar laut itu tidaklah boleh ada sertifikat. Jadi itu sudah ada jelas ilegal juga,” kata Trenggono usai bertemu Presiden Prabowo pada Istana Negara, Jakarta, Hari Senin (20/1/2025).
“(SHM kemudian SHGB) ilegal sudah ada pasti oleh sebab itu di dalam PP 18 telah dinyatakan yang mana ada dalam bawah air itu sudah ada hilang dengan sendirinya, tidak ada bisa. Jadi kalau itu tanpa peringatan ada kan aneh juga,” tambah dia.
Dia menegaskan, berdasarkan arahan Prabowo, pagar laut yang ada di area pesisir laut Kota Tangerang lalu Bekasi akan dibongkar dengan pihak terkait.
“Sesuai arahan Bapak Presiden gitu pokoknya sesuai koridor hukum kemudian kemudian saya komunikasikan dalam sini, Rabu kita akan bersama-sama dengan seluruh pihak serta pada pada waktu itu kita bongkar,” jelas dia.
Sebelumnya, Menteri Agraria dan juga Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menyatakan pagar laut sepanjang 30,16 kilometer di dalam perairan Tangerang, Banten telah lama mempunyai sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) lalu Sertifikat Hak Milik (SHM).
“Kami membenarkan ada sertifikat yang digunakan berseliweran di area kawasan pagar laut, sebagaimana yang dimaksud muncul di tempat berbagai sosmed tersebut,” kata Nusron pada Jakarta, Mulai Pekan (20/1/2025).
