JAKARTA – Organized Crime and Corruption Reporting Project ( OCCRP ) merilis daftar finalis pemimpin yang digunakan terlibat di kejahatan terorganisasi serta paling korup di area dunia pada Selasa, 31 Desember 2024. Dari banyak nama yang mana dirilis, Jokowi menjadi salah satu dari lima finalis dengan kata-kata terbanyak tahun ini.
Nama-nama yang dimaksud masuk nominasi juga perolehan kata-kata diusulkan juga berasal dari para pembaca, jurnalis, komite juri, kemudian pihak lain di jaringan global OCCRP.
Menanggapi hal itu, pendiri Haidar Alwi Institute (HAI), R Haidar Alwi mengatakan, segala bentuk perbuatan kejahatan tidaklah dapat dibuktikan dengan polling atau jajak pendapat.
“Pembuktian kejahatan atau pelanggaran hukum adalah melalui persidangan di tempat pengadilan. Bukan melalui polling atau jajak pendapat,” tegas R Haidar Alwi, Rabu (1/1/2025).
Menurutnya, hingga ketika ini tidaklah ada satu pun putusan pengadilan yang digunakan memvonis Jokowi bersalah telah lama melakukan tindakan pidana korupsi. Tuduhan kejahatan terorganisasi di pilpres untuk meraih kemenangan salah satu paslon juga tidak ada terbukti pada Mahkamah Konstitusi (MK).
“Jika metodologinya benar, seharusnya komite juri OCCRP tiada meloloskan usulan nama Jokowi. Sebab, bagaimana bisa saja memasukkan nama seseorang ke di daftar yang disebutkan sementara tidaklah ada satu pun putusan pengadilan yang digunakan memvonisnya bersalah melawan kejahatan yang tersebut dituduhkan? Jelas sekali ini merupakan suatu kesalahan yang digunakan nyata,” ungkap R Haidar Alwi.
Oleh dikarenakan itu, predikat yang mana disematkan OCCRP terhadap Jokowi hanyalah usulan yang dimaksud tak berdasar dari para pemegang hak pengumuman pada polling atau jajak pendapat. Akibatnya, dapat merusak reputasi kemudian nama baik Jokowi pada mata publik Indonesia bahkan dunia.
“OCCRP harus meralat rilisnya juga memohon maaf terhadap Jokowi. Jika tidak, OCCRP yang tersebut berisi para jurnalis investigasi mirip semata dengan mencoreng kredibilitasnya sendiri,” tutur R Haidar Alwi.
