JAKARTA – Mantan Menteri Koordinator Sektor Politik, Hukum, juga Ketenteraman (Menko Polhukam) Mahfud MD merasa nasionalisme terlukai mengawasi situasi hukum pada Indonesia pada waktu ini. Negara didikte oleh bandit dan juga diam saja.
Hal itu disampaikan Mahfud MD di Inisiatif Terus Terang berjudul ‘Jangan Biarkan Negara Didikte Bandit’ yang mana diunggah di tempat kanal YouTube Mahfud MD Official, Selasa (14/1/2025). Awalnya, mantan Menteri Kehakiman era Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) itu menyoroti sebagian perkara hukum di area Indonesia. Antara lain, tindakan hukum korupsi tata niaga komoditas timah yang mana merugikan negara Rp300 triliun, tindakan hukum pagar laut, perkara suap hakim yang digunakan melibatkan pejabat Mahkamah Agung (MA) Zarof Ricar, dan juga mobil dinas pejabat negara RI 36 yang tersebut Patwalnya dinilai arogan.
“Saya anu Mas, merasa apa ya, pertama kasihan untuk rakyat, yang kedua apa ya, rasa nasionalisme saya itu merasa terlukai juga. Bukan hanya sekali rasa ketidakadilan, rasa nasionalisme. Masak negara didikti oleh cecunguk-cecunguk begitu. Terluka saya. Hal ini negara begitu besar, diatur oleh bandit-bandit kayak gitu negara diam, pura-pura nggak tahu,” kata Mahfud MD dikutip, Rabu (15/1/2025).
Ketika terjadi suatu kasus, kata Mahfud, rutin kali tak ada pihak yang mana mengakui, bahkan saling lempar tanggung jawab dengan dalih tidak ada tahu. Padahal, menurut Mahfud, setiap urusan sudah ada pembagian tugasnya.
“Bahkan untuk menerangkan mobil RI 36 hanya saling bilang tiada tahu coba. Nggak ada yang mana berani menerangkan ini loh aturannya. Baru sesudah ribut lalu mengelak, ada yang tersebut ngaku. Oh tidak saya itu, itu mobil saya tapi saya tidaklah ada di dalam situ,” katanya.
Mahfud menekankan bahwa mobil dinas pejabat tiada boleh dipakai orang lain, tanpa ada pejabatnya di area dalamnya. Mahfud kemudian menceritakan belasan tahun memakai mobil dinas, istrinya tidaklah boleh naik mobil dinasnya tanpa ada dirinya.
“Apalagi anak, apalagi orang lain, apalagi preman yang tersebut duduk di dalam situ, nggak boleh dong. Harus tahu dari menit ke menit, ajudan itu harus mencatatkan mobilnya dipakai siapa. Nggak boleh orang lain duduk dalam situ,” tandas Mahfud MD.
“Nah ini jalan dikawal lagi kan, bilang nggak ada orangnya lah, nggak ada inilah, pejabat nggak jujur ini, pejabat nggak jujur. Tersinggung saya, negara kok jadi kayak gini, jadi kayak kampungan,” tandasnya.
