JAKARTA – Pengamat kebijakan pemerintah Ubedilah Badrun mengakui kabar bahwa dirinya dicopot dari koordinator acara studi (prodi) di area Universitas Negeri DKI Jakarta (UNJ). Ubed, sapaan akrabnya, menyatakan pencopotan dirinya tanpa ada penjelasan.
“Tanpa penjelasan dari Rektor. Biasanya ada SK pemberhentian juga pengangkatan dengan alasan pada klausul pertimbangan lalu seterusnya,” kata Ubed untuk iNews Industri Media Group, Hari Sabtu (1/2/2025).
Terkait pencopotan dirinya, Ubed meminta-minta kementrerian terkait untuk melakukan monitoring atau evaluasi terhadap pola manajemen lalu pengambilan tindakan dalam sejumlah Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH).
“Jika tak dilakukan, ini mampu menjadi ‘bom waktu’. Cukup saya yang mana terakhir menjadi korban. Kegelisahan kolektif di tempat berbagai universitas sedang terjadi,” ujarnya.
Menurut Ubed, pola kebijakan berhadapan dengan nama otoritas rektor berpotensi besar terjadinya nepotisme yang digunakan menimbulkan kampus bukan sehat juga sangat politis.
Lihat Juga Foto: Nurani 98 Laporkan OCCRP ke KPK, Soroti Nama Jokowi pada Daftar Pemimpin Paling Korup 2024
Diketahui, Ubedilah Badrun dikenal juga sebagai seseorang aktivis yang tersebut kritis. Dia sama-sama banyak Aktivis 98 yang dimaksud tergabung pada Nurani 98 pernah mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengusut dugaan langkah pidana korupsi kemudian Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang tersebut diadakan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) juga keluarganya. Desakan itu mereka itu lakukan dengan mendatangi Gedung Merah Putih KPK, Selasa (7/1/2025).
Menurut Ubed, KPK sebagai lembaga yang mana berwenang menangani permasalahan korupsi harus berani menelusuri setiap dugaan perbuatan pidana korupsi, termasuk Jokowi lalu keluarganya. “Agar di penegakan hukum untuk memberantas korupsi tak tebang pilih, tidak ada tumpul ke berhadapan dengan kemudian tajam ke bawah, siapa pun mirip dalam muka hukum, termasuk mantan Presiden Joko Widodo kemudian keluarganya,” kata Ubed dalam Gedung Merah Putih KPK, Selasa (7/1/2025).
