Ujian Kelas Menengah Kian Berat, Berikut Peristiwa Penting Perekonomian Sepanjang 2024

JAKARTA – Tahun 2024 menjadi salah satu tahun yang dimaksud penuh tantangan serta prospek bagi perekonomian Indonesia. Dari kebijakan fiskal, inovasi mekanisme subsidi, hingga implementasi kegiatan strategis, semuanya menggambarkan upaya pemerintah di memacu perkembangan ekonomi. Namun, sebagian kebijakan yang mana diterapkan pada 2024 diperkirakan memperburuk daya beli rakyat kelas menengah di area 2025.
“Kenaikan tarif Pajak Pertambahan Kuantitas (PPN) menjadi 12%, implementasi skema subsidi berbasis nomor induk kependudukan (NIK), dan juga beban tambahan dari kegiatan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) menjadi tekanan baru bagi penduduk kelas menengah,” ujar Ekonom serta Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat melalui keterangan tertulis, Akhir Pekan (29/12/2024).
Selain itu, kenaikan nilai barang keinginan akibat naiknya harga yang dimaksud berlanjut juga menjadi tantangan berat. Tahun 2025 akan menjadi ujian sejauh mana pemerintah mampu mengatasi dampak kebijakan ini kemudian menjaga stabilitas dunia usaha nasional.
Berikut adalah rangkuman kejadian ekonomi penting yang mana terjadi sepanjang tahun 2024:
Januari: Awal Tahun dengan UU Harmonisasi Peraturan Pajak
Pemerintah membuka tahun 2024 dengan pengesahan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Pajak. Langkah ini bertujuan untuk menyederhanakan sistem perpajakan, meningkatkan efisiensi, juga menguatkan daya saing investasi. Namun, dampaknya pada kelas menengah mulai terasa di area 2025, dengan beban pajak yang digunakan tambahan terstruktur namun tak secara segera meningkatkan daya beli.
Februari: Pengetatan Subsidi BBM
Pada Februari, pemerintah mulai mengusulkan inovasi mekanisme subsidi substansi bakar minyak (BBM). Subsidi yang sebelumnya berlaku luas akan diubah berbasis nomor induk kependudukan (NIK). Kebijakan ini bertujuan untuk menegaskan subsidi lebih tinggi tepat sasaran, tetapi pada 2025, beban biaya transportasi bagi kelas menengah yang digunakan tidak ada memenuhi kriteria subsidi diprediksi meningkat.
Maret: Perpanjangan Kontrak Freeport






