JAKARTA – Menteri Koordinator Area Politik dan juga Keselamatan (Menko Polkam) Budi Gunawan menyatakan usulan Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjadi badan ad hoc atau lembaga yang bukan tetap memperlihatkan memiliki kelebihan kemudian kekurangan.
Oleh lantaran itu, penting dijalankan pengkajian mendalam sebelum hal yang disebutkan diputuskan.
Hal yang disebutkan dikatakan Menteri Koordinator Area Politik juga Ketenteraman (Menko Polkam) Budi Gunawan usai menyelenggarakan rapat koordinasi dengan jajaran KPU RI, TNI, Kepolisian kemudian Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk kesiapan pemilihan gubernur Serentak 2024 pada Mulai Pekan (25/11/2024).
“Saya kira mengubah status KPU menjadi badan ad hoc tentu memiliki kelebihan lalu kekurangan, tergantung pada sudut pandang serta tujuan yang ingin kita capai,” kata Budi Gunawan di konferensi pers pada gedung utama kantor Kemenko Polkam, Jakarta.
“Oleh karenanya memang sebenarnya penting untuk dilaksanakan pengkajian terlebih dahulu secara mendalam terhadap dampak daripada pembaharuan KPU yang disebutkan terkait dengan independensi, kemudian kredibilitas kemudian efektivitas KPU pada melaksanakan pilpres ke depan yang tersebut bebas lalu aktif,” lanjutnya.
Dia menekankan perlu adanya diskusi secara terbuka ataupun masukan-masukan dari elemen publik sebelum diputuskan pembaharuan hal tersebut.
“Dalam rangka membantu di area pada menentukan arah mana yang digunakan terbaik bagi reformasi kelembagaan KPU ini ke depan,” tandasnya.
Adapun terkait KPU juga Badan Pengawas pemilihan raya (Bawaslu) menjadi badan Ad Hoc sempat diusulkan oleh Himpunan Mahasiswa Islam (HMI). Usulan itu juga sempat diungkapkan anggota baleg DPR RI Saleh Daulay.
Tujuan usulan yang disebutkan untuk penghematan anggaran negara. Sebab anggaran untuk penyelenggaraan pemilihan umum terbilang cukup besar.
