JAKARTA – Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mengungkapkan bahwa buronan persoalan hukum korupsi e-KTP Paulus Tannos dua kali mengajukan permohonan lepas kewarganegaraan. Namun, beliau meyakinkan status kewarganegaraan Tannos masih WNI.
“Karena itu saya ingin ungkapkan bahwa ada dua kali yang dimaksud bersangkutan ingin mengajukan permohonan mengurangi kewarganegaraan,” kata Supratman pada jumpa pers pada kantornya, Jakarta, Rabu (29/1/2025).
Namun, kata dia, sampai ketika ini Paulus Tannos belum melengkapi dokumen yang mana dibutuhkan untuk pelepasan kewarganegaraan.
“Dan oleh Dirjen AHU sudah ada mengajukan permohonan untuk yang digunakan bersangkutan untuk melengkapi dokumen. Tetapi sampai dengan hari ini dokumen yang dimaksud diminta itu, itu tidaklah pernah yang bersangkutan sampaikan. Itu artinya bahwa yang digunakan bersangkutan masih statusnya sebagai warga negara Indonesia,” jelasnya.
Terkait Paulus Tannos yang digunakan mengaku miliki paspor-paspor diplomatik dari negara Guinea-Bissau, Supratman menekankan bahwa buronan tindakan hukum korupsi e-KTP masih berstatus WNI. “Buat kita status kewarganegaraan ini udah klir,” katanya.
Sebelumnya, beliau mengungkapkan bahwa Paulus Tannos memiliki paspor negara lain. “Bahwa yang digunakan bersangkutan memang sebenarnya menurut laporan yang mana kami terima bahwa yang tersebut bersangkutan memang benar pada waktu ini mempunyai paspor negara sahabat,” katanya.
