JAKARTA – Langkah Presiden Prabowo Subianto menempatkan sektor pangan serta pertanian sebagai isu masyarakat yang tersebut strategis kemudian prioritas dinilai tepat. Meskipun timbul keresahan masyarakat akibat pelibatan masif TNI terlibat juga cara-cara militer pada teknis implementasi kebijakannya.
“Militeristik yang dimaksud diidentikkan dengan kekerasan (violence) masih belum otomatis mudah diterima rakyat sipil, apalagi bagi dunia pangan serta pertanian,” ujar politikus Partai Golkar Dina Hidayana, Hari Minggu (22/12/2014).
Dina mengamati strategi ini perlu dipandang sebagai jalan berada dalam di mengatasi kondisi abnormal. Meskipun pascareformasi, supremasi sipil dimaksudkan untuk memisahkan secara tegas peran sipil dan juga militer.
“Namun faktanya, hingga ketika ini kecenderungan sipil serta birokrasi kita masih tertatih di menertibkan diri secara mandiri, karenanya perlu pendampingan pada hal penegasan sistem komando serta kedisiplinan,” ujar Ketua Umum IKATANI ini.
Reformasi birokrasi yang telah dilakukan dijalankan selama beberapa dekade, kata Dina, meskipun terus mengalami perbaikan dari waktu ke waktu, namun belum cukup signifikan dibandingkan dengan kemajuan negara-negara di area kawasan regional dan juga global.
Berdasarkan skor yang dimaksud dikeluarkan Bank Planet pada 2023 di mengukur kinerja lalu efektivitas pemerintahan dalam dunia, indeks efektivitas birokrasi Indonesia masih berada di dalam peringkat 73 dari 214 negara. Sedangkan, Ukuran Persepsi Korupsi Indonesia pada 2023 bahkan anjlok ke rangking 115 dari 180 negara, dengan skor yang digunakan sejenis persis dengan 2014.
“Sistem pilpres proporsional terbuka ditengarai sebagai hulu masifnya korupsi serta inefisiensi birokrasi,” ucapnya.
Ketua Depinas Soksi ini memandang perlunya mengelaborasi keterpaduan peran militer di menjembatani kegentingan situasi di tempat proses peralihan akibat tingginya inefisiensi dan juga mengguritanya korupsi di area semua lini.
“Dalam konteks ini, penyiapan produksi skala nasional lalu melancarkan rantai pasok pangan perlu pendampingan militer untuk mengatasi kebuntuan lapangan, misalnya menyangkut konflik pengadaan atau sengketa lahan, percepatan produksi, distribusi yang digunakan lebih banyak efektif efisien ataupun penguatan manajemen,” ujarnya.
Militer secara natural sudah terlatih dengan pola komando yang digunakan terintegrasi untuk mencapai target sasaran yang dimaksud lebih lanjut terukur. Selain itu ketegasan, kedisiplinan juga keseriusan pada proses merupakan ciri khas pola militer.
Sementara sipil bisa jadi mengadopsi yang disebutkan dalam masa transisi, sehingga diharapkan terjadi akselerasi swasembada pangan sebagaimana misi bersama. “Meskipun demikian, supremasi sipil tetap saja fundamen pada demokrasi, karenanya pelibatan aparat militer terlibat hanya saja bisa jadi dijalankan di rentang waktu, kondisi kemudian skala tertentu agar bukan menjadi bias, tumpang tindih lalu kebablasan,” kata alumni S3 Universitas Keamanan (Unhan) ini.
