Antisipasi Lonjakan Transaksi Nontunai Nataru 2024/2025, Jaringan Pembayaran Nasional Buka Posko 24 jam
JAKARTA – Menyambut momen liburan Natal 2024 juga Tahun Baru 2025 , bidang keuangan bersiap menghadapi lonjakan proses keuangan baik tunai maupun digital. Bank Indonesia memproyeksikan permintaan uang tunai sebesar Rp133,7 triliun, meningkat 2,56% dibandingkan periode yang tersebut sebanding tahun sebelumnya. Sementara itu, tren pembayaran digital juga diperkirakan melonjak signifikan, didorong oleh lebih besar dari 110 jt orang yang akan melakukan perjalanan selama periode tersebut.
Mengantisipasi peningkatan aktivitas ini, pelaku lapangan usaha pembayaran, termasuk PT Jalin Pembayaran Nusantara, mempersiapkan infrastruktur untuk melakukan konfirmasi kelancaran transaksi. Jalin, bersatu anggota lapangan usaha perbankan kemudian fintech, mendirikan posko operasional berpartisipasi mulai 23 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025 guna mengawasi jaringan proses digital dan juga ATM di dalam seluruh Indonesia.
“Kami sudah menyiagakan personel 24/7 untuk menegaskan kelancaran operasional, khususnya pada tanggal-tanggal dengan prospek kegiatan tertinggi,” kata Argabudhy Sasrawiguna, Direktur Operasional Jalin. Langkah ini melibatkan tambahan dari 80 institusi keuangan yang dimaksud tergabung pada jaringan pembayaran nasional.
Sebagai pengelola jaringan ATM Link, Jalin mencatatkan peran strategis pada membantu kelancaran operasi selama periode puncak ini. Infrastruktur digital yang dikelola perusahaan telah dilakukan terintegrasi dengan berbagai layanan seperti QRIS, Debit, juga Cardless Cash Withdrawal. “Kami optimis, dengan kolaborasi juga kesiapan infrastruktur, sektor pembayaran dapat memenuhi permintaan warga sekaligus menjaga stabilitas operasional selama Nataru 2024/2025,” tambah Argabudhy.
Lonjakan proses ini menuntut penguatan infrastruktur teknologi kemudian keamanan. Ketua Tim Security Teknologi Pusat Pelaporan dan juga Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Indarto Prasetyo Bramono, menyoroti risiko meningkatnya kegiatan mencurigakan selama peak season. “Kami mencatatkan lebih banyak dari 121 ribu laporan operasi mencurigakan sepanjang 2024, dengan lebih tinggi dari 21% terkait tindakan hukum penipuan. Periode ini membutuhkan pengawasan ketat kemudian penerapan teknologi deteksi dini untuk menurunkan risiko,” jelasnya.
Kolaborasi lintas sektor juga menjadi sorotan untuk meningkatkan literasi rakyat tentang keamanan siber. Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) menggalakkan edukasi penduduk untuk melindungi data pribadi dan juga menghindari ancaman phishing. “Edukasi adalah langkah strategis untuk menciptakan biosfer pembayaran yang tersebut aman serta inklusif, khususnya ketika lonjakan transaksi,” ujar Tata Martadinata dari ASPI
