JAKARTA – Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia ( Gapki ) menyambut positif pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang mana menegaskan bahwa kelapa sawit merupakan aset strategis negara. Industri sawit diharapkan dapat menguatkan kemandirian Indonesia di area sektor pangan kemudian energi, sehingga seluruh pihak diminta untuk menjaga komoditas tersebut.
“Bapak Presiden mempunyai visi yang dimaksud jelas dengan menjadikan sawit sebagai komoditas strategis yang wajib dijaga seluruh komponen bangsa. Inisiatif kemandirian energi, seperti B40 kemudian B50, sangat bergantung pada sawit sebagai substansi baku utamanya,” ujar Ketua Umum Gapki, Eddy Martono pada keterangannya, dikutipkan pada Hari Senin (6/1/2025).
Dia memacu pemerintah wilayah dan juga aparat Polri juga TNI untuk memperkuat upaya menjaga sawit sebagai aset negara. Ia menambahkan, kebijakan Presiden Prabowo dapat membantu mengatasi persoalan pencurian dan juga penjarahan sawit yang tersebut masih terjadi di tempat beberapa daerah.
“Dengan dukungan aparat penegak hukum, kesulitan penjarahan dapat dihentikan sehingga ada kepastian hukum juga kenyamanan di berusaha,” kata dia.
Gapki sudah berpartisipasi berkoordinasi dengan pihak berwenang untuk menjaga dari juga menindak kejahatan di dalam perkebunan sawit. Eddy menyebut, aksi kriminalitas dalam sektor ini sudah ada berkurang dibandingkan beberapa bulan lalu. Sebagai langkah lanjut dari arahan Prabowo, Eddy berharap Rancangan Undang-Undang (RUU) Komoditas Vital segera disahkan untuk memberikan proteksi lebih besar kuat bagi sektor sawit.
“Undang-undang ini akan menguatkan pengamanan sawit sebagai aset negara sekaligus mengupayakan keberlanjutan sektor sawit,” ujarnya.
Prabowo sebelumnya menegaskan, perkebunan kelapa sawit adalah aset negara yang dimaksud miliki nilai strategis tinggi. Ia memohonkan kepala daerah, aparat TNI, juga Polri untuk turut menjaga keberlangsungan perkebunan sawit.
Pakar hukum kehutanan, Sadino menekankan pentingnya kepastian hukum bagi perkebunan sawit untuk menguatkan posisinya sebagai aset strategis negara.
Menurutnya, legalitas kebun sawit rakyat, perpanjangan hak guna usaha (HGU), dan juga pembaruan perizinan merupakan faktor kunci pada memverifikasi keberlanjutan bidang sawit yang dimaksud berkontribusi besar bagi perekonomian Indonesia.
