JAKARTA – Sekjen Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) M Jusrianto menegaskan pentingnya pengamanan terhadap sektor kretek nasional di rangka memperkuat perkembangan sektor ekonomi berbasis Pancasila. Ia membantu arahan Presiden Prabowo Subianto mengenai perencanaan pengerjaan nasional yang mana berlandaskan asas kekeluargaan sesuai nilai-nilai UUD 1945.
Jusrianto menyampaikan, bidang kretek mempunyai peran strategis di perekonomian Indonesia, baik di dalam tingkat hilir maupun sektor pertanian tembakau. Oleh sebab itu, ia memohonkan Presiden Prabowo untuk memberikan arahan untuk kementerian dan juga lembaga terkait guna merumuskan kebijakan yang digunakan menggalang keberlanjutan lapangan usaha ini.
Industri kretek dinilai mampu menciptakan efek pengganda (multiplier effect) dengan menerima tenaga kerja di jumlah agregat besar dari sektor hulu hingga hilir. Selain itu, barang kretek memiliki daya saing tinggi di area lingkungan ekonomi domestik dan juga internasional akibat mayoritas komponen bakunya berasal dari di negeri.
“IHT (Industri Hasil Tembakau) merupakan lapangan usaha yang digunakan mampu memenuhi persyaratan tingkat komponen pada negeri (TKDN) lalu menjadi salah satu sumber utama penerimaan negara. Lebih dari 95% penerimaan cukai berasal dari cukai hasil tembakau (CHT),” kata Jusrianto, Hari Jumat (31/1/2025).
Namun, ia menyoroti beberapa jumlah tantangan yang tersebut dihadapi bidang kretek nasional, dalam antaranya kenaikan tarif cukai yang digunakan terus berlangsung setiap tahun, bukan seimbang dengan tingkat naiknya harga dan juga pertumbuhan ekonomi. Hal ini berdampak pada keberlangsungan industri, teristimewa bagi pabrik rokok kecil yang mana kesulitan bersaing akibat beban cukai yang digunakan semakin berat. Kemudian, maraknya rokok ilegal, regulasi ketat yang mana diterapkan pemerintah telah lama mengupayakan munculnya rokok ilegal atau rokok polos. Peredaran rokok ilegal ini tak belaka merugikan sektor legal, tetapi juga mengakibatkan hilangnya prospek penerimaan negara dari cukai.
Tantangan selanjutnya adalah persaingan dengan rokok elektrik atau vape. Rokok elektrik yang tersebut seluruh komponen bakunya diimpor semakin mengancam sektor kretek nasional. Layanan ini juga cenderung berbasis teknologi tinggi juga tiada banyak mengakomodasi tenaga kerja, berbeda dengan lapangan usaha kretek yang dimaksud lebih besar padat karya. Padatnya regulasi juga menjadi tantangan tersendiri. Saat ini, terdapat sekitar 480 regulasi yang dimaksud mengatur bidang kretek, mulai dari tingkat undang-undang hingga peraturan daerah. Banyaknya regulasi ini dinilai membatasi ruang gerak lapangan usaha dan juga memunculkan ketidakpastian hukum bagi pelaku usaha.
Jusrianto mendesak pemerintah untuk segera menyusun peta jalan sektor kretek nasional yang komprehensif. Peta jalan ini harus melibatkan berbagai pemangku kepentingan dan juga mengakomodasi kepentingan sektor hulu lalu hilir guna menciptakan kepastian perniagaan pada jangka pendek, menengah, serta panjang.
“Diperlukan kepastian hukum lalu arah kebijakan yang dimaksud jelas agar sektor kretek dapat terus berkontribusi terhadap perekonomian nasional,” katanya.
Dengan tantangan yang tersebut semakin kompleks, Jusrianto berharap pemerintah segera mengambil langkah strategis untuk melindungi kemudian mengembangkan sektor kretek nasional sebagai bagian penting dari sektor ekonomi Indonesia.
