JAKARTA – Direktur Rumah Politik Indonesia Fernando Emas menilai penerapan asas dominus litis atau pengendali perkara pada Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) perlu ditolak. Karena, kata dia, jaksa sebagai penuntut, sedangkan untuk melakukan penyidikan merupakan kewenangan polisi.
Fernando berpendapat, jikalau asas dominus litis dimasukkan di RKUHAP, maka pengendalian perkara ada dalam jaksa, sehingga polisi melakukan penyidikan berdasarkan arahan serta keinginan jaksa.
“Selama ini sudah ada diatur di KUHAP koordinasi antara jaksa dengan polisi di penyidikan suatu perkara. Hanya perlu mengatur lebih banyak rinci juga jelas mengenai koordinasi antara polisi lalu jaksa mengenai penyidikan suatu perkara,” tuturnya, Hari Sabtu (8/2/2025).
Fernando menuturkan bahwa sangat dimungkinkan jaksa akan melakukan intervensi penanganan perkara kalau asas dominus litis dimasukkan di RKUHAP akibat ada tumpang tindih kewenangan yang mana dimiliki oleh jaksa.
“Masing-masing lembaga negara atau aparat penegak hukum (APH) diberikan kewenangan masing-masing berdasarkan KUHAP, semata-mata butuh pembenahan serta pengaturan lebih tinggi jelas mengenai penanganan suatu perkara,” pungkasnya.
