JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto melantik Brian Yuliarto sebagai Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, juga Teknologi (Mendikti Saintek) menggantikan Satryo Soemantri Brodjonegoro pada Rabu (19/2/2025). Pelantikan ini merupakan langkah pertama pada pembaruan kabinet dalam awal masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto-Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Reshuffle kabinet perdana ini menjadi jawaban menghadapi kritik publik terhadap kinerja 100 hari pemerintahan Prabowo-Gibran. Meski berbagai pencapaian positif, tapi selama masa itu terdapat banyak menteri yang digunakan dianggap berkinerja buruk berdasarkan survei beberapa lembaga, sehingga muncul pertanyaan masyarakat apakah Presiden Prabowo akan melakukan reshuffle kabinet atau tidak.
Dalam artikel ini, dibahas lebih tinggi lanjut mengenai menteri-menteri yang digunakan kinerjanya dinilai kurang memuaskan dan juga mungkin saja berisiko digeser.
3 Menteri Prabowo yang Dinilai Banyak Pihak Layak Di-reshuffle
1. Menteri Hak Asasi Manusia: Natalius Pigai
Natalius Pigai adalah Menteri Hak Asasi Orang yang mendapat sorotan tajam dikarenakan dinilai tak maksimal pada menjalankan tugasnya. Berdasarkan survei yang tersebut dirilis oleh Celios pada 21 Januari 2025, Pigai memperoleh nilai -113 poin, hitungan yang mencerminkan ketidakpuasan umum terhadap kinerjanya. Salah satu alasan utama mengapa Pigai mendapat penilaian negatif adalah ketidakhadirannya di mengatasi pelanggaran HAM yang tersebut terjadi dalam beberapa daerah, seperti dugaan pelanggaran HAM di proyek strategis nasional pada Pulau Rempang, Batam, serta tindakan hukum pagar laut pada Tangerang, Banten.
Kritik terhadap Natalius Pigai:
1. Pigai dianggap tiada menunjukkan kinerja nyata di 100 hari pertama pemerintahannya.
2. Sejumlah anggota DPR, termasuk Fraksi PDIP, menyoroti ketidakaktifan Pigai di menyelesaikan kesulitan HAM.
3. Selama menjabat, Pigai tidak ada terlihat turun segera ke lapangan untuk menangani kasus-kasus pelanggaran HAM seperti yang tersebut diharapkan banyak pihak, berdasarkan pengalamannya di dalam Komnas HAM sebelumnya.
Jika kinerjanya terus merosot, tidak ada menghentikan kemungkinan Presiden Prabowo akan mempertimbangkan reshuffle untuk menggantinya dengan sosok yang dimaksud lebih banyak berpartisipasi dan juga berjanji terhadap pemeliharaan hak asasi manusia.
2. Menteri Koperasi dan juga UKM: Budi Arie Setiadi
Budi Arie Setiadi, yang digunakan menjabat sebagai Menteri Koperasi serta Usaha Kecil serta Menengah (UKM), juga masuk pada daftar menteri dengan kinerja buruk. Berdasarkan survei Celios, Budi Arie memperoleh nilai -61 poin. Meskipun mempunyai latar belakang yang mana cukup baik, ia dinilai kurang mampu menciptakan terobosan baru pada mengurus koperasi dan juga memperbaiki perekonomian usaha kecil. Bahkan, beberapa pihak menilai Budi Arie tak memberikan perubahan yang dimaksud berarti untuk sektor UKM yang dimaksud sangat penting bagi kegiatan ekonomi Indonesia.
Kritik terhadap Budi Arie Setiadi:
1. Minimnya kebijakan atau kegiatan yang digunakan terukur untuk meningkatkan kinerja koperasi kemudian UMKM.
2. Kasus pencurian data yang digunakan melibatkan staf Kementerian Komunikasi kemudian Informatika (Kominfo), yang sebelumnya berada di tempat bawah pengawasannya, memperburuk citra Budi Arie.
3. Kasus kerja mirip dengan pengelola judi online yang dimaksud melibatkan anak buahnya semakin menambah kontroversi mengenai kredibilitas Budi Arie di mengawasi kementerian.
Sektor UKM lalu koperasi memerlukan pemimpin yang dimaksud mampu berinovasi dan juga menghadirkan solusi konkret untuk menyokong dunia usaha rakyat. Bila Budi Arie tidak ada dapat memperbaiki kinerjanya, reshuffle kabinet mampu menjadi langkah yang tepat untuk menggantikannya.
3. Menteri Tenaga kemudian Sumber Daya Mineral: Bahlil Lahadalia
Bahlil Lahadalia, yang tersebut juga menjabat sebagai Menteri Energi serta Informan Daya Mineral (ESDM), mendapat penilaian yang digunakan kurang baik di survei Celios. Bahlil, yang digunakan dikenal sebagai Ketua Umum Partai Golkar, memperoleh nilai -41 poin, menjadikannya salah satu menteri dengan kinerja terburuk. Salah satu kebijakan yang tersebut mendapat kritik keras adalah rencana penghapusan pengecer LPG 3 kg. Kebijakan ini ditujukan untuk menyederhanakan distribusi subsidi, namun justru mengakibatkan polemik besar pada masyarakat.
Kritik terhadap Bahlil Lahadalia:
1. Kebijakan penghapusan pengecer LPG 3 kg yang mana menyebabkan antrean panjang juga kesulitan bagi rakyat kecil untuk mendapatkan gas subsidi.
2. Pengaruh sosial dari kebijakan ini sangat besar, oleh sebab itu sejumlah penjual kecil yang kehilangan sumber penghasilan mereka itu akibat kebijakan tersebut.
3. Meskipun tujuannya baik, kurangnya sosialisasi kemudian perencanaan yang tersebut matang menyebabkan kebijakan ini menjadi hambatan bagi rakyat.
Mengingat kontroversi ini lalu kemungkinan gangguan sosial yang dimaksud ditimbulkan, reshuffle kabinet dapat menjadi langkah yang mana diperlukan untuk mengganti Bahlil dengan sosok yang mana lebih banyak mampu merancang kebijakan yang tersebut lebih lanjut bijaksana juga berorientasi pada kesejahteraan rakyat.
Mengapa Reshuffle Kabinet Prabowo Diperlukan?
Keputusan Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan reshuffle kabinet bukanlah hal yang mudah. Namun, berdasarkan hasil survei serta analisis kinerja menteri, ada beberapa alasan kuat mengapa reshuffle kabinet sangat diperlukan:
1. Mengoptimalkan Performa Pemerintah: Performa beberapa menteri yang dimaksud dinilai buruk dapat merugikan citra pemerintahan. Jika mereka bukan dapat menunjukkan hasil yang dimaksud positif, pemerintah kemungkinan besar akan kehilangan dukungan dari masyarakat, teristimewa jikalau permasalahan yang dimaksud berlarut-larut tanpa ada perbaikan.
