Novel Baswedan Benarkan Hasto Pernah Cerita Jokowi Inisiator Revisi UU KPK

JAKARTA – Mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan membenarkan pernah bertemu serta berbincang dengan Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia (PDIP) Hasto Kristiyanto terkait alasan revisi Undang-Undang (UU) KPK pada 2019. Dalam kesempatan itu, Hasto mengungkap dalang revisi UU KPK.
“Benar, saya bertemu beliau (Hasto) di dalam acara peluncuran juga orasi ilmiah Profesor Sulistyowati Irianto di area Universitas Indonesia,” kata Novel pada keterangannya terhadap awak media, Hari Sabtu (22/2/2025).
Novel menceritakan ketika bertemu dengan Hasto, beliau dengan segera menanyakan mengapa melakukan pelemahan KPK dengan revisi UU dan juga penyingkiran tokoh-tokoh penting KPK.
“Ketika bertemu tersebut, saya tanyakan terhadap yang digunakan bersangkutan mengapa melakukan pelemahan terhadap KPK dengan revisi UU juga dilanjutkan dengan penyingkiran tokoh-tokoh penting KPK? Hingga KPK benar-benar lumpuh,” katanya.
Sepengetahuannya, kata Novel, Hasto adalah teman dekat mantan Ketua KPK Firli Bahuri yang mana merusak lembaga antirasuah itu. “Saya juga komunikasikan pengetahuan saya bahwa Hasto adalah teman dekat Firli Bahuri yang mana merusak KPK,” katanya.
Menurut Novel, pada waktu itu Hasto menjawab secara singkat pertanyaan singkat yang dimaksud mirip dengan pernyataannya yang dimaksud beredar lewat video berdurasi 5 menit di unggahan akun YouTube koreksi_org dengan judul Nyanyian Hasto: Jokowi, Revisi UU KPK lalu Dana Rp3 Juta USD.
“Dan waktu itu secara singkat yang bersangkutan menjawab kurang lebih tinggi sebagaimana pada rekaman tersebut. Tetapi lantaran situasi acara, maka hanya saja bisa jadi bicara singkat saja,” kata Novel.
Sementara itu, di video yang beredar itu Hasto menceritakan bahwa beliau bertemu Novel Baswedan, Rocky Gerung, kemudian banyak tokoh civil society lainnya di dalam Universitas Indonesia pada tanggal 7 Mei 2024. Dia pun mengungkapkan bahwa yang memelopori revisi UU KPK yang dimaksud mengkerdilkan KPK di dalam di upaya pemberantasan korupsi bukanlah PDI Perjuangan.






