JAKARTA – Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Simon Aloysius Mantiri menegaskan, dirinya tetap memperlihatkan bertanggung jawab melawan situasi yang tersebut terjadi di tempat perusahaan, meskipun tindakan hukum yang mencuat ketika ini terjadi sebelum ia menjabat. Sebagai pemimpin yang tersebut diberi amanah, ia mengutamakan langkah evaluatif dan juga perbaikan internal agar kepercayaan rakyat terhadap Pertamina dapat dipulihkan.
Untuk diketahui, Kejaksaan Agung mengungkap adanya praktik manipulasi komposisi BBM dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan ilegal pada periode 2018-2023. Sementara, Simon baru mendapatkan mandat sebagai Dirut Pertamina pada tanggal 4 November 2024.
Meski begitu, Simon menegaskan, sebagai pimpinan, tanggung jawab tetap saja ada di dalam pundaknya. Oleh dikarenakan itu, ia bersatu jajaran direksi lainnya mengambil langkah proaktif untuk menata ulang tata kelola perusahaan serta melakukan konfirmasi kejadian sejenis bukan terulang ‘kembali’.
“Walaupun kejadian ini terjadi sebelum era saya bergabung, namun sebagai pimpinan yang tersebut diberi amanah ketika ini, ini adalah tanggung jawab saya juga,” kata Dirut Pertamina , pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR di tempat Gedung DPR, Senayan, Selasa (11/3/2025).
“Saya hadir untuk memohonkan maaf untuk seluruh rakyat Indonesia berhadapan dengan kejadian yang tersebut sudah pernah menyebabkan kegaduhan di tempat masyarakat. Kami memohon kesempatan untuk bekerja keras agar dapat kembali mendapatkan kepercayaan serta kebanggaan dari masyarakat,” tambah Simon.
Dia mengungkapkan, pada awal pengungkapan tindakan hukum oleh Kejaksaan Agung, dirinya memilih untuk tidak ada dengan segera tampil ke rakyat guna menghindari kesan defensif. Keputusan yang dimaksud diambil agar tidak ada memperkeruh suasana dan juga memberi kesempatan bagi Pertamina untuk melakukan introspeksi lalu evaluasi internal.
“Kami sangat menyokong proses penegakan hukum yang dilaksanakan oleh Kejaksaan Agung. Kami menghormati fakta hukum yang mana ditemukan juga memberikan ruang terhadap aparat penegak hukum untuk bekerja secara independen,” ujarnya.
Sebagai bagian dari upaya perbaikan, Pertamina telah dilakukan membentuk crisis center yang dimaksud bertugas mengintegrasikan informasi, mengoordinasikan lintas fungsi, dan juga memantau peluang risiko bidang usaha lalu operasional. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan transparansi juga efektivitas pada menangani berbagai tantangan di dalam masa depan.
Dukungan dari berbagai pihak, termasuk Komisi VI DPR RI, juga menjadi faktor penting pada melakukan konfirmasi keberlanjutan Pertamina sebagai aset strategis bangsa. Simon menegaskan bahwa penting untuk memisahkan proses hukum yang mana sedang berlangsung dari eksistensi Pertamina sebagai institusi vital yang digunakan menopang perekonomian nasional.
- Dirut Pertamina Cek Langsung Mutu BBM di tempat SPBU, Gandeng Lembaga Independen
- Pulihkan Kepercayaan Masyarakat, Ini adalah yang Akan Dilakukan Pertamina
