JAKARTA – Rencana pemerintah untuk terus memperluas jaringan gas bumi agar pemanfaatan gas bumi makin meluas dinilai akan menguntungkan pemerintahan Prabowo-Gibran. Membesarnya pemanfaatan gas akan memangkas impor energi yang digunakan selama ini selalu membebani APBN.
Pakar Kebijakan Energi, Iwa Garniwa, mengungkapkan gas bumi merupakan jawaban berhadapan dengan persoalan impor migas yang ketika ini masih terjadi. Ketersediaan dan juga kemungkinan cadangan energi fosil paling bersih ini di tempat Indonesia sangat besar sehingga akan mubazir jikalau tak dioptimalkan penggunaannya.
“Pemerintah termasuk peran BUMN seperti Pertamina grup harus dimaksimalkan (untuk peningkatan infrastruktur juga jaringan gas bumi). Ditambah lagi jikalau blok-blok migas seperti Masela bisa jadi segera diselesaikan. Ketika blok Masela sudah ada berproduksi, baik gas maupun kondensatnya yang tersebut tinggi bisa jadi disalurkan untuk penuhi keinginan industri,” ujar dia, Kamis (17/10/2024).
Selain industri, pengerjaan jaringan gas untuk Rumah Tangga juga akan menjadi kunci pemerintahan baru untuk memangkas impor LPG yang mana selama ini berbagai mengabiskan uang subsidi.
“Gas bumi, lanjut Iwa, akan berperan besar untuk mengempiskan impor LPG yang digunakan sejauh ini masih mendominasi permintaan substansi bakar rumah tangga. Karena itu peran pemerintah pada menghasilkan kebijakan yang tersebut pro pemakaian gas alam sangat dibutuhkan. Sehingga kita tiada over supply gas.
“Harus dibangun transmisi gas sebagai backbone atau tulang punggung. Kedua, pemanfaatkan gas alam untuk gas kota. Jadi dua inisiatif itu yang harus dikerjakan oleh pemerintahan Probowo-Gibran,” jelasnya.
Di sisi lain, Iwa menjelaskan, ketika infrastruktur ditingkatkan maka akan semakin membuka jalan untuk optimalisasi gas bumi bagi keinginan lainnya yaitu transportasi. ”Nah jalan pergi dari kedua adalah mengonversi pemakaian BBM (Bahan Bakar Minyak) ke gas (BBG). Kalau kita konversikan 250 ribu BPH (Barel per Hari) ke gas maka akan saling menutupi. Jadi acara pemerintahan ke depan yang mana paling penting terkait energi adalah konversi BBM ke gas. Ada contoh negara yang digunakan berhasil misalnya Korea Selatan,” Iwa memaparkan.
Sebab impor LPG lalu impor BBM yang dimaksud kebutuhannya terus meningkat akan menjadi tantangan terbesar pada upaya memulai pembangunan kemandirian dan juga ketahanan energi nasional. Sedangkan pada pada waktu yang dimaksud mirip terdapat gas bumi pada pada negeri yang digunakan dapat dioptimalkan.
”Jadi kita lihat dulu persoalan energi kita. Kalau BBM kita impornya masih tinggi sampai 1 jt BPH, sedangkan produksi sendiri belaka 600 ribu BPH. Padahal keperluan BBM kita 1,6 jt BPH,” tegasnya.
