JAKARTA – Jumlah tenaga kerja yang menjadi korban Pemutusan Hubungan Kerja ( PHK ) terus meningkat. Menurut data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), hingga 28 Oktober 2024, sebanyak 59.796 orang telah lama terdampak PHK, dengan konsentrasi terbesar pada DKI Ibukota Indonesia yang mana mencapai 14.501 orang, disertai Jawa Tengah dengan 11.252 orang juga Banten 10.524 orang.
Penyebabnya pengurangan tenaga kerja di area beberapa sektor sangat beragam. Terbaru, PT Fast Food Indonesia Tbk (FAST), perusahaan nasional pemegang waralaba KFC dalam Indonesia, mengumumkan penutupan 47 gerai (6/11), yang tersebut berimbas terhadap efisiensi karyawan sebanyak 2.274 orang.
Tercatat pada laporan keuangan, pada waktu ini ada sebanyak 13.715 karyawan hingga 30 September 2024, dari 15.989 karyawan pada 31 Desember 2023. Pihak manajemen mencatat, kinerja keuangan FAST tertekan lantaran masih di fase pemulihan dari dampak Covid-19. Selain itu, situasi lingkungan ekonomi yang dimaksud memburuk akibat dampak Krisis Timur Tengah.
Fathin adalah salah satu karyawan yang mana harus kehilangan pekerjaan imbas aksi boikot yang diadakan banyak masyarakat. Ia mengaku bahwa hasil penjualan perusahaan tempatnya bekerja menurun, sehingga dirinya terpaksa dirumahkan.
“Restoran tutup sebab tidaklah sanggup menambah masa berlaku kontrak gedung, omzet turun,” ujar Fathin, beberapa waktu lalu.
Di berada dalam persaingan dunia kerja yang ketat, Fathin menghadapi kesulitan menemukan pekerjaan baru. ” Saya tidaklah tahu pasti penyulut sulitnya mencari kerja sekarang. Mungkin akibat situasi ekonomi yang dimaksud memang sebenarnya lagi sulit di area mana-mana. Setelah di-PHK, saya bingung mau kerja apa lagi, sementara permintaan keluarga terus berjalan,” ungkap Fathin.
Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad menyampaikan ada beberapa faktor yang digunakan menggerakkan PHK massal, yaitu pelemahan daya beli publik serta juga aksi boikot.
“Jadi kalau daya beli turun, ini terimbas pada produk-produk lapangan usaha yang tersebut dibeli semakin sedikit,” kata Tauhid di area Jakarta, Rabu (23/10).
Sementara itu, Anggota DPR Fraksi PKB, Arzeti Bilbina menekankan, pemerintah lalu DPR sedang berupaya memperluas lapangan kerja sektor formal bagi generasi muda.
“Pemerintah kemudian DPR harus bekerja identik untuk mengantisipasi dampak sektor ekonomi juga ketenagakerjaan dari aksi ini,” ujar Arzeti, seraya menyerukan peningkatan dukungan pemerintah melalui insentif pajak bagi perusahaan lokal agar dapat mempertahankan tenaga kerja dalam berada dalam lesunya ekonomi.
