JAKARTA – Pertemuan Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden juga Presiden China Xi Jinping diperkirakan akan menjadi tatap muka terakhir selama masa jabatan Biden. Sementara, Beijing bersiap menghadapi kepemimpinan Presiden terpilih Donald Trump di dalam Washington.
Kedua pemimpin ini mengunjungi pertemuan para kepala negara kelompok Kerjasama Kondisi Keuangan Asia Pasifik (APEC) di dalam Lima, Peru, yang dimulai pada hari Hari Jumat (15/11). Pertemuan hari Hari Sabtu (16/11) menjadi konferensi ketiga kalinya bagi keduanya bertemu secara secara langsung sejak Biden menjabat.
Hubungan antara China serta AS, negara adidaya paling penting di dalam dunia terus memburuk selama masa jabatan pertama Trump sebagai presiden, ketika ia memulai konflik dagang dengan Beijing. Namun, hubungan menjadi semakin tegang pada empat tahun terakhir pemerintahan Biden dengan berbagai permasalahan mulai dari pertempuran dagang hingga TikTok.
Pada 2023, Meksiko mengambil alih tempat China sebagai mitra dagang terbesar Amerika Serikat untuk pertama kalinya di 20 tahun terakhir seiring memburuknya hubungan ekonomi. Meski begitu, Biden masih berjuang mempertahankan hubungan stabil dengan Beijing.
Melansir dari Aljazeera, penasihat Security Nasional Amerika Serikat Jake Sullivan mengatakan, mendekati konferensi di dalam Lima, Peru, Xi lalu Biden akan mendiskusikan transisi Gedung Putih juga perlunya sikap tenang dari kedua belah pihak di periode tersebut.
Dalam kampanye pemilihan presiden Amerika Serikat tahun ini, Trump sudah mengancam akan memberlakukan tarif 60% untuk semua impor China ke AS. Berikut ilustrasi bagaimana hubungan AS-China terus memburuk di dalam bawah kepemimpinan Biden lalu apa yang mana akan terjadi dalam bawah kepemimpinan Trump 2.0 .
Trump, pada masa pemerintahan pertama, memulai konflik dagang dengan China pasca menyalahkan Beijing menghadapi praktik-praktik perdagangan yang mana dianggap tiada adil, menurutnya berkontribusi pada defisit perdagangan yang tersebut besar kemudian menguntungkan China. Praktik-praktik tersebut, menurut AS, termasuk kerja paksa, pencurian kekayaan intelektual, kemudian tarif rendah yang mana tiada adil yang merugikan produsen AS. China pun sudah pernah lama membantah tuduhan-tuduhan ini.
Sejak Januari 2018, pemerintahan Trump memberlakukan tarif yang lebih besar tinggi untuk impor China dengan tarif antara 10-25% di dalam bawah Pasal 301 Undang-Undang Perdagangan. Beijing menuduh Washington melakukan proteksionisme nasionalis serta membalas dengan tarif yang mana lebih besar tinggi pada impor AS.
Namun, mendekati akhir masa jabatan pertama Trump, kedua negara menyetujui sebuah kesepakatan yang dimaksud akan menghasilkan Washington menghurangi tarif pada beberapa barang. Sebagai gantinya, China berikrar untuk meningkatkan hak kekayaan intelektual serta juga membeli tambahan barang Amerika Serikat senilai USD200 miliar di tempat berhadapan dengan level tahun 2017 pada akhir 2021.
