JAKARTA – Rencana pembentukan kabinet zaken oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto , yang diharapkan akan diisi oleh profesional semakin sulit direalisasikan. Sebab, nama-nama calon menteri juga perwakilan menteri yang digunakan dipanggil oleh Prabowo ke kediamannya sebagian besar berasal dari politikus.
Ekonom serta Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat menyebut, dari 49 calon menteri yang digunakan dipanggil pada 14 Oktober 2024, sebagian besar berasal dari partai-partai kebijakan pemerintah besar, seperti Gerindra, PAN, PKB, serta Demokrat
“Ini menunjukkan bahwa janji kabinet zaken lebih banyak terlihat sebagai pura-pura zaken, di tempat mana unsur politikus masih dominan, serta bahkan mengesampingkan profesional yang tersebut tak berafiliasi dengan partai,” ujarnya, Rabu (16/10/2024).
Sementara kabinet zaken adalah konsep di tempat mana menteri-menteri yang tersebut diangkat seharusnya berasal dari kalangan non-politisi, yang mana tidak ada terikat dengan kepentingan partai, serta hanya sekali fokus pada keahlian juga pengalaman pada sektor yang tersebut dia tangani.
Kabinet ini dijanjikan akan berisi para profesional juga teknokrat yang digunakan berkompeten, terlepas dari afiliasi urusan politik mereka. Pemikiran ini sejalan dengan permintaan negara untuk menghadapi berbagai tantangan global seperti krisis energi, pembaharuan iklim, hingga ancaman geopolitik.
Menurut Nur Hidayat, kabinet zaken dianggap sebagai solusi untuk melakukan konfirmasi bahwa pemerintahan berjalan tambahan efektif, transparan, lalu berorientasi pada hasil, tanpa dihambat oleh kepentingan partai politik.
“Namun, realitas urusan politik Indonesia tampaknya kembali menantang idealisme ini, dan juga kebijakan pemerintah dagang sapi istilah populer yang menggambarkan negosiasi urusan politik yang dimaksud transaksional mulai terlihat mendominasi komposisi kabinet,” katanya.
Kondisi itu semakin mencolok ketika mengamati daftar calon delegasi menteri yang dipanggil pada Selasa, 15 Oktober 2024. Menurut Nur Hidayat, ini mengindikasikan bahwa kabinet Prabowo lebih lanjut diarahkan pada akomodasi kebijakan pemerintah daripada penekanan pada kompetensi teknis.
